Definisi Hukum

Apa itu Restitusi Pajak Dipercepat?

Restitusi Pajak Dipercepat adalah fasilitas pengembalian kelebihan pembayaran pajak tanpa melalui pemeriksaan formal terlebih dahulu, melainkan cukup melalui penelitian administrasi sederhana. Fasilitas ini diberikan kepada Wajib Pajak Kriteria Tertentu (wajib pajak patuh), Wajib Pajak Persyaratan Tertentu, atau Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah.

Dasar Hukum

Pasal 17C dan Pasal 17D UU No. 6 Tahun 1983 stdd UU HPP jo. PMK No. 209/PMK.03/2021

Contoh Kasus & Penerapan

Perusahaan Anda yang terdaftar sebagai Wajib Pajak Patuh mengajukan restitusi PPN lebih bayar sebesar Rp 500 juta. Melalui skema restitusi dipercepat, uang kelebihan pajak dapat cair ke rekening perusahaan dalam jangka waktu 1 bulan sejak permohonan diajukan.

Butuh bantuan terkait Restitusi Pajak Dipercepat?

Temukan Konsultan Pajak / Akuntan terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta Selatan Surabaya Bandung Medan Semarang Lihat Semua Kota →

Istilah Terkait

Denda Keterlambatan SPT Sanksi Administrasi Pajak Program Pengungkapan Sukarela (PPS)Surat Keterangan Fiskal (SKF)Penagihan Seketika dan Sekaligus Penyanderaan Wajib Pajak (Gijzeling)Restitusi Pajak

Baca Juga

Tax Due Diligence dalam Transaksi Merger dan Akuisisi Perusahaan: Audit Risiko Pajak Tersembunyi

Tax Due Diligence adalah proses audit investigasi menyeluruh terhadap riwayat kepatuhan perpajakan perusahaan target sebelum transaksi merger atau akuisisi (M&A) difinalisasi. Uji tuntas perpajakan bertujuan mendeteksi kewajiban pajak kontinjen, mengukur eksposur risiko denda audit DJP, dan merumuskan klausul ganti rugi (tax indemnity) pada Perjanjian Jual Beli Saham (SPA).

Menghadapi Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper) Pajak: Prosedur Pengungkapan Ketidakbenaran Pasal 8 Ayat 3 UU KUP

Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper) adalah prosedur penyelidikan yang dilakukan oleh fungsional pemeriksa intelijen pajak untuk mencari indikasi tindak pidana perpajakan. Wajib Pajak dapat menghentikan eskalasi Bukper ke tahap penyidikan pidana melalui mekanisme Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan (Pasal 8 ayat 3 UU KUP) dengan melunasi kekurangan pajak beserta sanksi denda 100%.

Prosedur Mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak: Syarat Surat Banding, Kuasa Hukum Berizin, dan Uang Titipan 50 Persen

Banding ke Pengadilan Pajak adalah upaya hukum yudisial terakhir bagi Wajib Pajak yang menolak Surat Keputusan Keberatan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Permohonan banding wajib diajukan dalam jangka waktu 3 bulan ke Pengadilan Pajak Jakarta, memenuhi syarat formal pelunasan minimal 50% pajak terutang, dan didampingi Kuasa Hukum yang memiliki Izin Kuasa Hukum dari Ketua Pengadilan Pajak.