Definisi Hukum

Apa itu Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper)?

Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper) — pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik DJP untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan tindak pidana di bidang perpajakan, seperti penerbitan faktur fiktif atau penggelapan omzet.
Advertisement

Dasar Hukum

Pasal 43A Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) s.t.d.t.d UU No. 7 Tahun 2021 (UU HPP).

Contoh Kasus & Penerapan

Jika SP2DK adalah teguran administratif ringan, Bukper adalah tahap pra-penyidikan pidana. Wajib Pajak masih memiliki kesempatan mengungkapkan ketidakbenaran perbuatan berdasarkan Pasal 8 ayat (3) UU KUP untuk menghindari pidana penjara.

Butuh bantuan terkait Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper)?

Temukan Pengacara Perpajakan / Konsultan Pajak / Akuntan terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta SelatanSurabayaBandungMedanSemarangLihat Semua Kota →
Advertisement

Istilah Terkait

Peninjauan Kembali PajakBanding PajakKeberatan PajakPemeriksaan PajakPenyusutan FiskalSurat Pemberitahuan Pemeriksaan PajakSurat Tagihan Pajak (STP)

Baca Juga

Panduan Restitusi PPN Lebih Bayar: Syarat PKP Risiko Rendah Pasal 17C dan Batas Waktu Pengembalian

Kelebihan bayar PPN dapat ditarik tunai ke rekening perusahaan. Pelajari syarat fasilitas pengembalian pendahuluan 1 bulan bagi PKP Risiko Rendah Pasal 17C dan cara mitigasi koreksi pajak fiskus.

Strategi Menjawab Surat SP2DK Pajak dalam 14 Hari Kerja: Contoh Tanggapan & Cara Klarifikasi AR

Menerima SP2DK dari kantor pajak? Wajib tanggapi tertulis maksimal 14 hari kalender. Pelajari cara klarifikasi selisih omzet, rekonsiliasi data faktur, dan tips menghadiri pertemuan dengan Account Representative.

Tax Due Diligence dalam Transaksi Merger dan Akuisisi Perusahaan: Audit Risiko Pajak Tersembunyi

Tax Due Diligence adalah proses audit investigasi menyeluruh terhadap riwayat kepatuhan perpajakan perusahaan target sebelum transaksi merger atau akuisisi (M&A) difinalisasi. Uji tuntas perpajakan bertujuan mendeteksi kewajiban pajak kontinjen, mengukur eksposur risiko denda audit DJP, dan merumuskan klausul ganti rugi (tax indemnity) pada Perjanjian Jual Beli Saham (SPA).