Definisi Hukum

Apa itu Itikad Tidak Baik (Bad Faith) Merek?

Itikad Tidak Baik (Bad Faith) adalah niat pemohon pendaftaran merek yang secara sadar dan tidak jujur meniru, menjiplak, atau membonceng ketenaran merek milik pihak lain demi keuntungan pribadi, mendompleng reputasi, atau menghambat ekspansi bisnis pemilik asli. Pendaftaran merek yang diajukan dengan itikad tidak baik wajib ditolak oleh DJKI atau dapat dibatalkan melalui gugatan di Pengadilan Niaga tanpa batas waktu daluwarsa.
Advertisement

Dasar Hukum

Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 77 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Contoh Kasus & Penerapan

Seorang calo merek memantau brand restoran viral di Korea Selatan yang belum masuk Indonesia, lalu diam-diam mendaftarkan logo tersebut ke DJKI dengan niat memeras pemilik asli saat ekspansi ke Jakarta. Pemilik restoran asli dapat menggugat pembatalan sertifikat tersebut di Pengadilan Niaga atas dasar itikad tidak baik.

Butuh bantuan terkait Itikad Tidak Baik (Bad Faith) Merek?

Temukan Pengacara Hak Paten / Konsultan HAKI terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta SelatanSurabayaBandungMedanSemarangLihat Semua Kota →
Advertisement

Istilah Terkait

Penolakan Relatif Permohonan MerekPenolakan Mutlak Permohonan MerekKomisi Banding MerekMerek Terkenal (Well-Known Mark)Sengketa MerekMerek JasaMerek Kolektif

Baca Juga

Peran Konsultan HKI Terdaftar dalam Pemeriksaan Substantif Permohonan Paten dan Merek

Pemeriksaan substantif adalah fase terberat pendaftaran kekayaan intelektual di DJKI Kemenkumham. Konsultan HKI terdaftar memiliki legitimasi resmi menyusun sanggahan atas usulan penolakan merek (Office Action) dan merumuskan deskripsi klaim paten guna memenuhi syarat kebaruan (novelty).

Prosedur Pendaftaran Paten Internasional melalui Sistem PCT (Patent Cooperation Treaty)

Panduan komprehensif prosedur pendaftaran paten internasional melalui sistem PCT di DJKI dan WIPO, mulai dari fase internasional hingga fase nasional 30 bulan.

Prosedur Pengalihan Hak atas Merek Dagang: Akta Notaris, Jual Beli, dan Waris

Panduan hukum komprehensif prosedur pengalihan hak merek dagang terdaftar di DJKI. Ketahui dasar hukum Pasal 41 UU Merek, kewajiban akta otentik Notaris, syarat dokumen balik nama, biaya PNBP Rp 1.000.000, serta akibat hukum tidak dicatatkan.