Definisi Hukum

Apa itu Penolakan Relatif Permohonan Merek?

Penolakan Relatif adalah penolakan permohonan merek oleh pemeriksa DJKI yang terjadi bukan karena cacat intrinsik merek, melainkan karena adanya benturan hak dengan pihak ketiga, seperti memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar terdahulu untuk barang/jasa sejenis, merek terkenal, atau meniru nama/foto orang terkenal tanpa izin.
Advertisement

Dasar Hukum

Pasal 21 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Contoh Kasus & Penerapan

Anda mendaftarkan merek pakaian bernama 'ZARAJA' dengan tipografi mirip brand 'ZARA'. Pemeriksa merek DJKI akan menerbitkan surat usulan penolakan relatif karena dinilai memiliki persamaan bunyi ucapan dan visual pada pokoknya untuk kelas pakaian yang sama.

Butuh bantuan terkait Penolakan Relatif Permohonan Merek?

Temukan Pengacara Hak Paten / Konsultan HAKI terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta SelatanSurabayaBandungMedanSemarangLihat Semua Kota →
Advertisement

Istilah Terkait

Komisi Banding PatenKomisi Banding MerekMerek Terkenal (Well-Known Mark)Itikad Tidak Baik (Bad Faith) MerekHak Kekayaan Intelektual (HAKI)Penolakan Mutlak Permohonan Merek

Baca Juga

Peran Konsultan HKI Terdaftar dalam Pemeriksaan Substantif Permohonan Paten dan Merek

Pemeriksaan substantif adalah fase terberat pendaftaran kekayaan intelektual di DJKI Kemenkumham. Konsultan HKI terdaftar memiliki legitimasi resmi menyusun sanggahan atas usulan penolakan merek (Office Action) dan merumuskan deskripsi klaim paten guna memenuhi syarat kebaruan (novelty).

Prosedur Pendaftaran Paten Internasional melalui Sistem PCT (Patent Cooperation Treaty)

Panduan komprehensif prosedur pendaftaran paten internasional melalui sistem PCT di DJKI dan WIPO, mulai dari fase internasional hingga fase nasional 30 bulan.

Prosedur Pengalihan Hak atas Merek Dagang: Akta Notaris, Jual Beli, dan Waris

Panduan hukum komprehensif prosedur pengalihan hak merek dagang terdaftar di DJKI. Ketahui dasar hukum Pasal 41 UU Merek, kewajiban akta otentik Notaris, syarat dokumen balik nama, biaya PNBP Rp 1.000.000, serta akibat hukum tidak dicatatkan.