Definisi Hukum

Apa itu Komisi Banding Merek?

Komisi Banding Merek adalah badan khusus independen di lingkungan kementerian hukum yang bertugas memeriksa dan memutus permohonan banding yang diajukan oleh pemohon merek terhadap keputusan penolakan akhir permohonan pendaftaran merek oleh pemeriksa DJKI. Permohonan banding wajib diajukan dalam waktu 90 hari sejak tanggal surat penolakan.
Advertisement

Dasar Hukum

Pasal 28 sampai Pasal 34 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Contoh Kasus & Penerapan

Permohonan merek logo Anda ditolak definitif oleh pemeriksa DJKI dengan dalih mirip merek lain, padahal menurut kajian ahli fonetik dan visual terdapat perbedaan signifikan. Anda dapat mengajukan permohonan banding administratif ke Komisi Banding Merek untuk membatalkan penolakan tersebut.

Butuh bantuan terkait Komisi Banding Merek?

Temukan Pengacara Hak Paten / Konsultan HAKI terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta SelatanSurabayaBandungMedanSemarangLihat Semua Kota →
Advertisement

Istilah Terkait

Komisi Banding PatenKekayaan Intelektual (HAKI)Itikad Tidak Baik (Bad Faith) MerekPenolakan Relatif Permohonan MerekHak Kekayaan Intelektual (HAKI)Penolakan Mutlak Permohonan Merek

Baca Juga

Peran Konsultan HKI Terdaftar dalam Pemeriksaan Substantif Permohonan Paten dan Merek

Pemeriksaan substantif adalah fase terberat pendaftaran kekayaan intelektual di DJKI Kemenkumham. Konsultan HKI terdaftar memiliki legitimasi resmi menyusun sanggahan atas usulan penolakan merek (Office Action) dan merumuskan deskripsi klaim paten guna memenuhi syarat kebaruan (novelty).

Prosedur Pendaftaran Paten Internasional melalui Sistem PCT (Patent Cooperation Treaty)

Panduan komprehensif prosedur pendaftaran paten internasional melalui sistem PCT di DJKI dan WIPO, mulai dari fase internasional hingga fase nasional 30 bulan.

Prosedur Pengalihan Hak atas Merek Dagang: Akta Notaris, Jual Beli, dan Waris

Panduan hukum komprehensif prosedur pengalihan hak merek dagang terdaftar di DJKI. Ketahui dasar hukum Pasal 41 UU Merek, kewajiban akta otentik Notaris, syarat dokumen balik nama, biaya PNBP Rp 1.000.000, serta akibat hukum tidak dicatatkan.