Definisi Hukum

Apa itu Sengketa Merek?

Sengketa Merek adalah perselisihan hukum antara pemilik merek terdaftar dengan pihak lain yang menggunakan atau mendaftarkan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa sejenis tanpa izin. Penyelesaian sengketa merek dapat ditempuh melalui jalur gugatan ganti rugi dan pembatalan merek di Pengadilan Niaga, permohonan mediasi/arbitrase, atau tuntutan pidana pembajakan merek melalui kepolisian.
Advertisement

Dasar Hukum

Pasal 83 sampai Pasal 103 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Contoh Kasus & Penerapan

Sengketa sering terjadi pada merek yang memiliki persamaan 'pada pokoknya' (pengucapan mirip, logo serupa). Sengketa semacam ini hanya bisa diselesaikan melalui Pengadilan Niaga, dan Anda wajib didampingi oleh Pengacara HAKI yang terdaftar.

Butuh bantuan terkait Sengketa Merek?

Temukan Pengacara Hak Paten / Konsultan HAKI terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta SelatanSurabayaBandungMedanSemarangLihat Semua Kota →
Advertisement

Istilah Terkait

Paten SederhanaItikad Tidak Baik (Bad Faith) MerekSertifikat MerekPemeriksaan Substantif MerekPelanggaran Passing Off MerekPenghapusan MerekPatenSanggahan Merek

Baca Juga

Peran Konsultan HKI Terdaftar dalam Pemeriksaan Substantif Permohonan Paten dan Merek

Pemeriksaan substantif adalah fase terberat pendaftaran kekayaan intelektual di DJKI Kemenkumham. Konsultan HKI terdaftar memiliki legitimasi resmi menyusun sanggahan atas usulan penolakan merek (Office Action) dan merumuskan deskripsi klaim paten guna memenuhi syarat kebaruan (novelty).

Prosedur Pendaftaran Paten Internasional melalui Sistem PCT (Patent Cooperation Treaty)

Panduan komprehensif prosedur pendaftaran paten internasional melalui sistem PCT di DJKI dan WIPO, mulai dari fase internasional hingga fase nasional 30 bulan.

Prosedur Pengalihan Hak atas Merek Dagang: Akta Notaris, Jual Beli, dan Waris

Panduan hukum komprehensif prosedur pengalihan hak merek dagang terdaftar di DJKI. Ketahui dasar hukum Pasal 41 UU Merek, kewajiban akta otentik Notaris, syarat dokumen balik nama, biaya PNBP Rp 1.000.000, serta akibat hukum tidak dicatatkan.