Definisi Hukum

Apa itu Penghapusan Merek?

Penghapusan merek adalah pembatalan pendaftaran merek yang sudah terdaftar — bisa diminta oleh pemilik merek sendiri atau oleh pihak ketiga melalui gugatan ke Pengadilan Niaga. Alasan penghapusan oleh pihak ketiga: merek tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut, atau merek didaftarkan dengan iktikad buruk.
Advertisement

Dasar Hukum

Pasal 72–76 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek

Contoh Kasus & Penerapan

Kompetitor mendaftarkan merek 'NusaJaya' bertahun-tahun lalu untuk memblokir Anda — tapi merek itu tidak pernah benar-benar digunakan. Anda bisa menggugat penghapusan merek ke Pengadilan Niaga Jakarta atas dasar non-use selama 3 tahun. Jika dikabulkan, merek tersebut hapus dan Anda bisa mendaftarkannya.

Butuh bantuan terkait Penghapusan Merek?

Temukan Pengacara terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta SelatanSurabayaBandungMedanSemarangLihat Semua Kota →
⚖️
Telaah Perkara

Sedang menghadapi sengketa terkait Penghapusan Merek?

Dapatkan review posisi hukum materiil dan opsi penyelesaian formal — somasi, mediasi, atau litigasi — dari Advokat resmi ber-BAS terdaftar di Jasha.

⚖️ Jadwalkan Sesi Telaah Kasus (Mulai Rp 30.000) →
✓ Advokat Ber-BAS•✓ Respons 1 Jam•✓ Terjadwal Resmi
Advertisement

Istilah Terkait

PatenPaten SederhanaSengketa MerekHak PatenSertifikat MerekPemeriksaan Substantif Merek

Baca Juga

Gugatan Pembagian Harta Gono Gini Pasca Perceraian: Pembuktian Asal Usul Harta Bawaan vs Harta Bersama

Harta bersama (gono gini) adalah seluruh aset yang diperoleh suami dan istri sepanjang masa perkawinan tanpa memandang atas nama siapa aset tersebut terdaftar (Pasal 35 UU No. 1/1974). Gugatan pembagian harta gono gini diajukan ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri pasca putusan cerai berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Pasal 1365 KUHPerdata: Unsur Kesalahan, Kerugian, dan Hubungan Kausal

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) menurut Pasal 1365 KUHPerdata mewajibkan pihak yang menimbulkan kerugian karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Gugatan PMH menuntut pembuktian 5 unsur kumulatif: perbuatan melanggar hukum, adanya kesalahan, timbulnya kerugian riil, hubungan sebab-akibat (kausalitas), dan relativitas norma yang dilanggar.

Prosedur Eksekusi Hak Tanggungan: Gugatan Lelang Eksekusi KPKNL vs Gugatan Perlawanan Debitur

Eksekusi Hak Tanggungan adalah upaya paksa penjualan aset jaminan debitur wanprestasi melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) berdasarkan Pasal 6 UU No. 4/1996. Debitur dapat mengajukan gugatan perlawanan (verzet) ke Pengadilan Negeri apabila terdapat cacat penetapan nilai limit atau pelanggaran klausul restrukturisasi utang.