Definisi Hukum

Apa itu E-Faktur?

E-Faktur adalah aplikasi perpajakan elektronik resmi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang wajib digunakan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk menerbitkan Faktur Pajak digital atas setiap penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak. Sistem ini dirancang untuk mencegah penerbitan faktur pajak fiktif dengan cara mewajibkan validasi QR Code, nomor seri faktur pajak (NSFP) terpusat, dan tanda tangan digital sertifikat elektronik.

Dasar Hukum

PER-03/PJ/2022 tentang Faktur Pajak jo. PER-11/PJ/2022 dan UU No. 7 Tahun 2021 tentang HPP

Contoh Kasus & Penerapan

Sistem E-Faktur menutup celah bagi perusahaan nakal yang menerbitkan Faktur Pajak fiktif. Karena setiap faktur divalidasi dengan QR code yang terhubung langsung ke server DJP secara real-time.

Butuh bantuan terkait E-Faktur?

Temukan Konsultan Pajak / Akuntan terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta Selatan Surabaya Bandung Medan Semarang Lihat Semua Kota →

Istilah Terkait

PPN Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)Restitusi Pajak Pajak Pertambahan Nilai (PPN)Faktur Pajak

Baca Juga

Tax Due Diligence dalam Transaksi Merger dan Akuisisi Perusahaan: Audit Risiko Pajak Tersembunyi

Tax Due Diligence adalah proses audit investigasi menyeluruh terhadap riwayat kepatuhan perpajakan perusahaan target sebelum transaksi merger atau akuisisi (M&A) difinalisasi. Uji tuntas perpajakan bertujuan mendeteksi kewajiban pajak kontinjen, mengukur eksposur risiko denda audit DJP, dan merumuskan klausul ganti rugi (tax indemnity) pada Perjanjian Jual Beli Saham (SPA).

Menghadapi Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper) Pajak: Prosedur Pengungkapan Ketidakbenaran Pasal 8 Ayat 3 UU KUP

Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper) adalah prosedur penyelidikan yang dilakukan oleh fungsional pemeriksa intelijen pajak untuk mencari indikasi tindak pidana perpajakan. Wajib Pajak dapat menghentikan eskalasi Bukper ke tahap penyidikan pidana melalui mekanisme Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan (Pasal 8 ayat 3 UU KUP) dengan melunasi kekurangan pajak beserta sanksi denda 100%.

Prosedur Mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak: Syarat Surat Banding, Kuasa Hukum Berizin, dan Uang Titipan 50 Persen

Banding ke Pengadilan Pajak adalah upaya hukum yudisial terakhir bagi Wajib Pajak yang menolak Surat Keputusan Keberatan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Permohonan banding wajib diajukan dalam jangka waktu 3 bulan ke Pengadilan Pajak Jakarta, memenuhi syarat formal pelunasan minimal 50% pajak terutang, dan didampingi Kuasa Hukum yang memiliki Izin Kuasa Hukum dari Ketua Pengadilan Pajak.