Definisi Hukum

Apa itu Faktur Pajak?

Faktur Pajak adalah dokumen resmi yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) saat melakukan penyerahan BKP atau JKP — sebagai bukti telah memungut PPN. Sejak 2014, faktur pajak wajib dibuat secara elektronik melalui aplikasi e-Faktur yang disediakan DJP. Faktur pajak yang tidak sesuai ketentuan bisa ditolak sebagai kredit pajak oleh pembeli.

Dasar Hukum

Pasal 13 UU PPN; PER-03/PJ/2022

Contoh Kasus & Penerapan

PT Anda adalah PKP yang menjual jasa IT seharga Rp 100 juta ke perusahaan B. Anda wajib membuat e-Faktur dalam aplikasi DJP yang mencantumkan: NPWP pembeli, rincian jasa, DPP Rp 100 juta, dan PPN 11% = Rp 11 juta. Faktur ini dikirim ke pembeli — mereka menggunakan sebagai kredit pajak masukan.

Butuh bantuan terkait Faktur Pajak?

Temukan Konsultan Pajak / Akuntan terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta Selatan Surabaya Bandung Medan Semarang Lihat Semua Kota →

Istilah Terkait

PPN Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)Pengusaha Kena Pajak (PKP)NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)Nota Retur Pajak PPh 29 E-Faktur Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Baca Juga

Tax Due Diligence dalam Transaksi Merger dan Akuisisi Perusahaan: Audit Risiko Pajak Tersembunyi

Tax Due Diligence adalah proses audit investigasi menyeluruh terhadap riwayat kepatuhan perpajakan perusahaan target sebelum transaksi merger atau akuisisi (M&A) difinalisasi. Uji tuntas perpajakan bertujuan mendeteksi kewajiban pajak kontinjen, mengukur eksposur risiko denda audit DJP, dan merumuskan klausul ganti rugi (tax indemnity) pada Perjanjian Jual Beli Saham (SPA).

Menghadapi Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper) Pajak: Prosedur Pengungkapan Ketidakbenaran Pasal 8 Ayat 3 UU KUP

Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper) adalah prosedur penyelidikan yang dilakukan oleh fungsional pemeriksa intelijen pajak untuk mencari indikasi tindak pidana perpajakan. Wajib Pajak dapat menghentikan eskalasi Bukper ke tahap penyidikan pidana melalui mekanisme Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan (Pasal 8 ayat 3 UU KUP) dengan melunasi kekurangan pajak beserta sanksi denda 100%.

Prosedur Mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak: Syarat Surat Banding, Kuasa Hukum Berizin, dan Uang Titipan 50 Persen

Banding ke Pengadilan Pajak adalah upaya hukum yudisial terakhir bagi Wajib Pajak yang menolak Surat Keputusan Keberatan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Permohonan banding wajib diajukan dalam jangka waktu 3 bulan ke Pengadilan Pajak Jakarta, memenuhi syarat formal pelunasan minimal 50% pajak terutang, dan didampingi Kuasa Hukum yang memiliki Izin Kuasa Hukum dari Ketua Pengadilan Pajak.