Definisi Hukum

Apa itu PPh 25?

PPh 25 adalah angsuran pajak penghasilan badan yang dibayar setiap bulan — sebagai cicilan pajak tahunan yang akan dilunasi di akhir tahun. Besarnya dihitung dari pajak terutang tahun sebelumnya dibagi 12. Tujuannya agar wajib pajak tidak terbebani membayar pajak besar sekaligus di akhir tahun.

Dasar Hukum

Pasal 25 UU PPh

Contoh Kasus & Penerapan

Pajak PPh badan PT Anda tahun lalu Rp 120 juta. Angsuran PPh 25 tahun ini: Rp 120 juta ÷ 12 = Rp 10 juta per bulan. Setiap bulan Anda setor Rp 10 juta. Di akhir tahun, jika pajak terutang lebih besar, Anda bayar selisihnya (PPh 29). Jika lebih kecil, Anda bisa ajukan restitusi.

Butuh bantuan terkait PPh 25?

Temukan Konsultan Pajak terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta Selatan Surabaya Bandung Medan Semarang Lihat Semua Kota →

Istilah Terkait

PPh 29 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)PPh 21 PPN PPh 23 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Baca Juga

Tax Due Diligence dalam Transaksi Merger dan Akuisisi Perusahaan: Audit Risiko Pajak Tersembunyi

Tax Due Diligence adalah proses audit investigasi menyeluruh terhadap riwayat kepatuhan perpajakan perusahaan target sebelum transaksi merger atau akuisisi (M&A) difinalisasi. Uji tuntas perpajakan bertujuan mendeteksi kewajiban pajak kontinjen, mengukur eksposur risiko denda audit DJP, dan merumuskan klausul ganti rugi (tax indemnity) pada Perjanjian Jual Beli Saham (SPA).

Menghadapi Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper) Pajak: Prosedur Pengungkapan Ketidakbenaran Pasal 8 Ayat 3 UU KUP

Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper) adalah prosedur penyelidikan yang dilakukan oleh fungsional pemeriksa intelijen pajak untuk mencari indikasi tindak pidana perpajakan. Wajib Pajak dapat menghentikan eskalasi Bukper ke tahap penyidikan pidana melalui mekanisme Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan (Pasal 8 ayat 3 UU KUP) dengan melunasi kekurangan pajak beserta sanksi denda 100%.

Prosedur Mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak: Syarat Surat Banding, Kuasa Hukum Berizin, dan Uang Titipan 50 Persen

Banding ke Pengadilan Pajak adalah upaya hukum yudisial terakhir bagi Wajib Pajak yang menolak Surat Keputusan Keberatan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Permohonan banding wajib diajukan dalam jangka waktu 3 bulan ke Pengadilan Pajak Jakarta, memenuhi syarat formal pelunasan minimal 50% pajak terutang, dan didampingi Kuasa Hukum yang memiliki Izin Kuasa Hukum dari Ketua Pengadilan Pajak.