Definisi Hukum

Apa itu Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21?

PPh Pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dipotong oleh pemberi kerja atau pihak pembayar atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan. Tarif pemotongan menggunakan skema Tarif Efektif Rata-Rata (TER) bulanan serta tarif progresif Pasal 17 UU HPP pada masa pajak terakhir.

Dasar Hukum

Pasal 21 UU No. 36 Tahun 2008 stdd UU No. 7 Tahun 2021 jo. PP No. 58 Tahun 2023 dan PMK No. 168 Tahun 2023

Contoh Kasus & Penerapan

Jika Anda menerima gaji bulanan sebesar Rp 10 juta, perusahaan akan memotong sebagian uang tersebut untuk PPh 21 sebelum ditransfer ke rekening Anda. Bukti potong ini nantinya Anda gunakan saat lapor SPT Tahunan.

Butuh bantuan terkait Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21?

Temukan Konsultan Pajak terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta Selatan Surabaya Bandung Medan Semarang Lihat Semua Kota →

Istilah Terkait

PPh 21 PPh 23 PPh 25 Program Pengungkapan Sukarela (PPS)SPT (Surat Pemberitahuan)SPT Tahunan

Baca Juga

Tax Due Diligence dalam Transaksi Merger dan Akuisisi Perusahaan: Audit Risiko Pajak Tersembunyi

Tax Due Diligence adalah proses audit investigasi menyeluruh terhadap riwayat kepatuhan perpajakan perusahaan target sebelum transaksi merger atau akuisisi (M&A) difinalisasi. Uji tuntas perpajakan bertujuan mendeteksi kewajiban pajak kontinjen, mengukur eksposur risiko denda audit DJP, dan merumuskan klausul ganti rugi (tax indemnity) pada Perjanjian Jual Beli Saham (SPA).

Menghadapi Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper) Pajak: Prosedur Pengungkapan Ketidakbenaran Pasal 8 Ayat 3 UU KUP

Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper) adalah prosedur penyelidikan yang dilakukan oleh fungsional pemeriksa intelijen pajak untuk mencari indikasi tindak pidana perpajakan. Wajib Pajak dapat menghentikan eskalasi Bukper ke tahap penyidikan pidana melalui mekanisme Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan (Pasal 8 ayat 3 UU KUP) dengan melunasi kekurangan pajak beserta sanksi denda 100%.

Prosedur Mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak: Syarat Surat Banding, Kuasa Hukum Berizin, dan Uang Titipan 50 Persen

Banding ke Pengadilan Pajak adalah upaya hukum yudisial terakhir bagi Wajib Pajak yang menolak Surat Keputusan Keberatan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Permohonan banding wajib diajukan dalam jangka waktu 3 bulan ke Pengadilan Pajak Jakarta, memenuhi syarat formal pelunasan minimal 50% pajak terutang, dan didampingi Kuasa Hukum yang memiliki Izin Kuasa Hukum dari Ketua Pengadilan Pajak.