Definisi Hukum

Apa itu Plagiarisme?

Plagiarisme adalah pengambilan karya, ide, atau ungkapan orang lain dan mengakuinya sebagai milik sendiri — tanpa atribusi yang layak. Dalam konteks hukum, plagiarisme bisa menjadi pelanggaran hak cipta yang berujung gugatan perdata dan/atau tuntutan pidana. Di lingkup akademik, plagiarisme juga melanggar kode etik dan bisa berujung pencabutan gelar.
Advertisement

Dasar Hukum

Pasal 113 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta; Permendiknas No. 17 Tahun 2010 (untuk akademik)

Contoh Kasus & Penerapan

Seorang penulis menyalin paragraf-paragraf dari buku Anda dan menerbitkannya dalam buku lain tanpa menyebut sumber. Ini adalah pelanggaran hak cipta. Anda bisa melaporkan ke polisi (pidana) dan/atau menggugat ganti rugi ke Pengadilan Niaga (perdata).

Butuh bantuan terkait Plagiarisme?

Temukan Pengacara terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta SelatanSurabayaBandungMedanSemarangLihat Semua Kota →
⚖️
Telaah Perkara

Sedang menghadapi sengketa terkait Plagiarisme?

Dapatkan review posisi hukum materiil dan opsi penyelesaian formal — somasi, mediasi, atau litigasi — dari Advokat resmi ber-BAS terdaftar di Jasha.

⚖️ Jadwalkan Sesi Telaah Kasus (Mulai Rp 30.000) →
✓ Advokat Ber-BAS•✓ Respons 1 Jam•✓ Terjadwal Resmi
Advertisement

Istilah Terkait

Pembajakan HAKIDomain PublikHak Moral PenciptaLisensi HAKIHak CiptaPlagiarisme (Pelanggaran Hak Cipta)

Baca Juga

Gugatan Pembagian Harta Gono Gini Pasca Perceraian: Pembuktian Asal Usul Harta Bawaan vs Harta Bersama

Harta bersama (gono gini) adalah seluruh aset yang diperoleh suami dan istri sepanjang masa perkawinan tanpa memandang atas nama siapa aset tersebut terdaftar (Pasal 35 UU No. 1/1974). Gugatan pembagian harta gono gini diajukan ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri pasca putusan cerai berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Pasal 1365 KUHPerdata: Unsur Kesalahan, Kerugian, dan Hubungan Kausal

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) menurut Pasal 1365 KUHPerdata mewajibkan pihak yang menimbulkan kerugian karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Gugatan PMH menuntut pembuktian 5 unsur kumulatif: perbuatan melanggar hukum, adanya kesalahan, timbulnya kerugian riil, hubungan sebab-akibat (kausalitas), dan relativitas norma yang dilanggar.

Prosedur Eksekusi Hak Tanggungan: Gugatan Lelang Eksekusi KPKNL vs Gugatan Perlawanan Debitur

Eksekusi Hak Tanggungan adalah upaya paksa penjualan aset jaminan debitur wanprestasi melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) berdasarkan Pasal 6 UU No. 4/1996. Debitur dapat mengajukan gugatan perlawanan (verzet) ke Pengadilan Negeri apabila terdapat cacat penetapan nilai limit atau pelanggaran klausul restrukturisasi utang.