Definisi Hukum

Apa itu Lisensi Paten?

Lisensi Paten adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan paten invensi dalam jangka waktu dan syarat tertentu dengan pembayaran royalti, tanpa mengalihkan kepemilikan hak paten tersebut kepada penerima lisensi. Lisensi paten dilarang memuat klausul yang merugikan kepentingan ekonomi Indonesia atau membatasi alih teknologi.
Advertisement

Dasar Hukum

Pasal 76 sampai Pasal 80 UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten

Contoh Kasus & Penerapan

Sebuah universitas memegang paten atas teknologi baterai tahan panas. Universitas tersebut memberikan lisensi paten eksklusif kepada pabrik kendaraan listrik untuk memproduksi baterai tersebut secara massal dengan klausul pembagian royalti 3% dari harga jual produk.

Butuh bantuan terkait Lisensi Paten?

Temukan Konsultan Paten / Konsultan HAKI terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta SelatanSurabayaBandungMedanSemarangLihat Semua Kota →
Advertisement

Istilah Terkait

Desain Tata Letak Sirkuit TerpaduInvensi yang Dapat DipatenkanPerlindungan Varietas Tanaman (PVT)Pengalihan Hak atas MerekPermohonan Paten PCTPerpanjangan Merek DagangPaten

Baca Juga

Peran Konsultan HKI Terdaftar dalam Pemeriksaan Substantif Permohonan Paten dan Merek

Pemeriksaan substantif adalah fase terberat pendaftaran kekayaan intelektual di DJKI Kemenkumham. Konsultan HKI terdaftar memiliki legitimasi resmi menyusun sanggahan atas usulan penolakan merek (Office Action) dan merumuskan deskripsi klaim paten guna memenuhi syarat kebaruan (novelty).

Prosedur Pendaftaran Paten Internasional melalui Sistem PCT (Patent Cooperation Treaty)

Panduan komprehensif prosedur pendaftaran paten internasional melalui sistem PCT di DJKI dan WIPO, mulai dari fase internasional hingga fase nasional 30 bulan.

Prosedur Pengalihan Hak atas Merek Dagang: Akta Notaris, Jual Beli, dan Waris

Panduan hukum komprehensif prosedur pengalihan hak merek dagang terdaftar di DJKI. Ketahui dasar hukum Pasal 41 UU Merek, kewajiban akta otentik Notaris, syarat dokumen balik nama, biaya PNBP Rp 1.000.000, serta akibat hukum tidak dicatatkan.