Definisi Hukum

Apa itu Pengalihan Hak atas Merek?

Pengalihan Hak atas Merek adalah perbuatan hukum pemindahan kepemilikan merek terdaftar dari pemilik asal kepada pihak lain yang dapat terjadi karena pewarisan, wasiat, wakaf, hibah, perjanjian jual beli, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan peraturan perundang-undangan. Pengalihan hak wajib dicatatkan ke DJKI untuk memperoleh bukti peralihan resmi.
Advertisement

Dasar Hukum

Pasal 41 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis jo. Permenkumham No. 67 Tahun 2016

Contoh Kasus & Penerapan

Perusahaan Anda mengakuisisi unit bisnis kosmetik dari kompetitor. Selain membeli pabrik, Anda menandatangani Akta Pengalihan Merek di hadapan Notaris, lalu mendaftarkannya ke DJKI agar nama pemegang sertifikat merek beralih secara sah ke nama perseroan Anda.

Butuh bantuan terkait Pengalihan Hak atas Merek?

Temukan Pengacara Hak Paten / Konsultan HAKI terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta SelatanSurabayaBandungMedanSemarangLihat Semua Kota →
Advertisement

Istilah Terkait

Lisensi PatenDesain Tata Letak Sirkuit TerpaduInvensi yang Dapat DipatenkanMerek DagangHak Prioritas (Paris Convention)Permohonan Paten PCTPerpanjangan Merek Dagang

Baca Juga

Peran Konsultan HKI Terdaftar dalam Pemeriksaan Substantif Permohonan Paten dan Merek

Pemeriksaan substantif adalah fase terberat pendaftaran kekayaan intelektual di DJKI Kemenkumham. Konsultan HKI terdaftar memiliki legitimasi resmi menyusun sanggahan atas usulan penolakan merek (Office Action) dan merumuskan deskripsi klaim paten guna memenuhi syarat kebaruan (novelty).

Prosedur Pendaftaran Paten Internasional melalui Sistem PCT (Patent Cooperation Treaty)

Panduan komprehensif prosedur pendaftaran paten internasional melalui sistem PCT di DJKI dan WIPO, mulai dari fase internasional hingga fase nasional 30 bulan.

Prosedur Pengalihan Hak atas Merek Dagang: Akta Notaris, Jual Beli, dan Waris

Panduan hukum komprehensif prosedur pengalihan hak merek dagang terdaftar di DJKI. Ketahui dasar hukum Pasal 41 UU Merek, kewajiban akta otentik Notaris, syarat dokumen balik nama, biaya PNBP Rp 1.000.000, serta akibat hukum tidak dicatatkan.