Definisi Hukum

Apa itu Indikasi Geografis?

Indikasi geografis adalah tanda yang menunjukkan asal geografis suatu produk — di mana kualitas, reputasi, atau karakteristik produk secara esensial terkait dengan asal geografisnya. Contoh: Kopi Gayo, Lada Bangka, Tenun Songket Palembang. Perlindungan berlaku tanpa batas waktu selama karakteristik produk tetap terjaga.
Advertisement

Dasar Hukum

Pasal 53–71 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Contoh Kasus & Penerapan

Anda seorang petani kopi di Aceh Tengah yang menjual 'Kopi Gayo'. Indikasi Geografis 'Kopi Gayo' sudah terdaftar di DJKI — artinya hanya kopi yang benar-benar ditanam di kawasan Gayo yang boleh menggunakan nama ini. Kopi dari daerah lain tidak boleh mengklaim sebagai 'Kopi Gayo'.

Butuh bantuan terkait Indikasi Geografis?

Temukan Konsultan HAKI terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta SelatanSurabayaBandungMedanSemarangLihat Semua Kota →
Advertisement

Istilah Terkait

Nice ClassificationKonsultan HAKI TerdaftarPerjanjian Lisensi MerekHak PatenRahasia DagangDesain Industri

Baca Juga

Peran Konsultan HKI Terdaftar dalam Pemeriksaan Substantif Permohonan Paten dan Merek

Pemeriksaan substantif adalah fase terberat pendaftaran kekayaan intelektual di DJKI Kemenkumham. Konsultan HKI terdaftar memiliki legitimasi resmi menyusun sanggahan atas usulan penolakan merek (Office Action) dan merumuskan deskripsi klaim paten guna memenuhi syarat kebaruan (novelty).

Prosedur Pendaftaran Paten Internasional melalui Sistem PCT (Patent Cooperation Treaty)

Panduan komprehensif prosedur pendaftaran paten internasional melalui sistem PCT di DJKI dan WIPO, mulai dari fase internasional hingga fase nasional 30 bulan.

Prosedur Pengalihan Hak atas Merek Dagang: Akta Notaris, Jual Beli, dan Waris

Panduan hukum komprehensif prosedur pengalihan hak merek dagang terdaftar di DJKI. Ketahui dasar hukum Pasal 41 UU Merek, kewajiban akta otentik Notaris, syarat dokumen balik nama, biaya PNBP Rp 1.000.000, serta akibat hukum tidak dicatatkan.