Definisi Hukum

Apa itu Eksekusi Putusan?

Eksekusi putusan adalah pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap secara paksa — karena pihak yang kalah tidak mau melaksanakannya secara sukarela. Eksekusi dilakukan oleh juru sita pengadilan berdasarkan penetapan ketua pengadilan. Jenis eksekusi: eksekusi riil (mengosongkan lahan), eksekusi bayar (mencairkan uang), atau eksekusi lelang (menjual aset).
Advertisement

Dasar Hukum

Pasal 195–208 dan 224–225 HIR

Contoh Kasus & Penerapan

Anda menang gugatan dan pengadilan memutuskan lawan wajib membayar Rp 500 juta. Putusan sudah inkracht. Namun lawan tidak mau bayar. Anda mengajukan permohonan eksekusi ke Ketua PN. Juru sita PN mendatangi lawan, menyita kendaraan senilai Rp 500 juta, dan melelangnya. Hasil lelang dibayarkan kepada Anda.

Butuh bantuan terkait Eksekusi Putusan?

Temukan Pengacara terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta SelatanSurabayaBandungMedanSemarangLihat Semua Kota →
⚖️
Telaah Perkara

Sedang menghadapi sengketa terkait Eksekusi Putusan?

Dapatkan review posisi hukum materiil dan opsi penyelesaian formal — somasi, mediasi, atau litigasi — dari Advokat resmi ber-BAS terdaftar di Jasha.

⚖️ Jadwalkan Sesi Telaah Kasus (Mulai Rp 30.000) →
✓ Advokat Ber-BAS•✓ Respons 1 Jam•✓ Terjadwal Resmi
Advertisement

Istilah Terkait

Putusan SelaSita JaminanKasasiPeninjauan KembaliBandingPutusan Verstek

Baca Juga

Gugatan Pembagian Harta Gono Gini Pasca Perceraian: Pembuktian Asal Usul Harta Bawaan vs Harta Bersama

Harta bersama (gono gini) adalah seluruh aset yang diperoleh suami dan istri sepanjang masa perkawinan tanpa memandang atas nama siapa aset tersebut terdaftar (Pasal 35 UU No. 1/1974). Gugatan pembagian harta gono gini diajukan ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri pasca putusan cerai berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Pasal 1365 KUHPerdata: Unsur Kesalahan, Kerugian, dan Hubungan Kausal

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) menurut Pasal 1365 KUHPerdata mewajibkan pihak yang menimbulkan kerugian karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Gugatan PMH menuntut pembuktian 5 unsur kumulatif: perbuatan melanggar hukum, adanya kesalahan, timbulnya kerugian riil, hubungan sebab-akibat (kausalitas), dan relativitas norma yang dilanggar.

Prosedur Eksekusi Hak Tanggungan: Gugatan Lelang Eksekusi KPKNL vs Gugatan Perlawanan Debitur

Eksekusi Hak Tanggungan adalah upaya paksa penjualan aset jaminan debitur wanprestasi melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) berdasarkan Pasal 6 UU No. 4/1996. Debitur dapat mengajukan gugatan perlawanan (verzet) ke Pengadilan Negeri apabila terdapat cacat penetapan nilai limit atau pelanggaran klausul restrukturisasi utang.