Definisi Hukum

Apa itu Berita Negara?

Berita Negara adalah publikasi resmi pemerintah yang memuat pengumuman-pengumuman tentang badan hukum swasta: pendirian PT baru, perubahan Anggaran Dasar, pembubaran perusahaan, dan lain-lain. Pengumuman di Berita Negara menjadi bukti resmi bahwa publik sudah diberitahu tentang perubahan status hukum sebuah perusahaan.

Dasar Hukum

Pasal 30 UU No. 40 Tahun 2007 (UUPT)

Contoh Kasus & Penerapan

PT Anda mengubah nama perusahaan. Setelah Kemenkumham mengesahkan perubahan Anggaran Dasar, perubahan nama PT Anda akan diumumkan di Tambahan Berita Negara RI. Mitra bisnis Anda yang memeriksa Berita Negara bisa memverifikasi bahwa perubahan nama itu sah dan resmi.

Butuh bantuan terkait Berita Negara?

Temukan Notaris terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta Selatan Surabaya Bandung Medan Semarang Lihat Semua Kota →

Istilah Terkait

SIUP Surat Keterangan Domisili Perusahaan OSS NIB CV Lembaran Negara

Baca Juga

Prinsip Kerahasiaan Jabatan Notaris dan Batasan Kewajiban Membuka Akta di Hadapan MPD

Prinsip kerahasiaan jabatan notaris merupakan amanat Pasal 4 dan Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Notaris memiliki hak ingkar untuk merahasiakan isi akta dan keterangan penghadap. Kewajiban membuka akta dan pemberian keterangan di hadapan penyidik hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan resmi dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN).

Perbedaan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law dalam Pembuktian Akta Otentik

Sistem hukum Civil Law menempatkan Notaris Latin sebagai pejabat umum independen pembuat akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijs). Sistem Common Law menempatkan Notary Public sebatas saksi pengesahan tanda tangan (acknowledgment) tanpa menjamin kebenaran materiil isi perjanjian. Memahami perbedaan ini krusial dalam transaksi bisnis internasional.

Biaya Notaris dan PPAT Kota Makassar 2026: Panduan BPHTB, AJB, Balik Nama & Yurisdiksi Mamminasata

Panduan biaya Notaris dan PPAT Kota Makassar 2026: NPOPTKP Rp80 juta (Perda 1/2024), yurisdiksi 15 kecamatan, batas Mamminasata, sistem e-BPHTB PAMUNGKAS.