Definisi Hukum

Apa itu Wasiat?

Wasiat (testamen) adalah pernyataan tertulis seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi atas harta bendanya setelah ia meninggal dunia. Wasiat harus dibuat saat pembuat masih hidup dan sadar penuh. Ada batasan yang tidak bisa dilanggar: wasiat tidak boleh mengambil bagian Legitime Portie (bagian waris mutlak) yang dijamin undang-undang bagi anak kandung.
Advertisement

Dasar Hukum

Pasal 874–1004 KUHPerdata; Pasal 194–209 Kompilasi Hukum Islam

Contoh Kasus & Penerapan

Seorang ayah membuat wasiat yang memberikan seluruh hartanya kepada yayasan sosial. Anak kandungnya tetap berhak menuntut Legitime Portie — yaitu setengah dari bagian yang seharusnya mereka terima jika tidak ada wasiat. Wasiat tidak bisa mengambil Legitime Portie ini.

Butuh bantuan terkait Wasiat?

Temukan Notaris / Pengacara terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta SelatanSurabayaBandungMedanSemarangLihat Semua Kota →
⚖️
Telaah Perkara

Sedang menghadapi sengketa terkait Wasiat?

Dapatkan review posisi hukum materiil dan opsi penyelesaian formal — somasi, mediasi, atau litigasi — dari Advokat resmi ber-BAS terdaftar di Jasha.

⚖️ Jadwalkan Sesi Telaah Kasus (Mulai Rp 30.000) →
✓ Advokat Ber-BAS•✓ Respons 1 Jam•✓ Terjadwal Resmi
Advertisement

Istilah Terkait

WarisHibahSurat Wasiat OlografisHibah WasiatAhli Waris Golongan IAhli Waris Golongan IIPenetapan Pengadilan Negeri

Baca Juga

Gugatan Pembagian Harta Gono Gini Pasca Perceraian: Pembuktian Asal Usul Harta Bawaan vs Harta Bersama

Harta bersama (gono gini) adalah seluruh aset yang diperoleh suami dan istri sepanjang masa perkawinan tanpa memandang atas nama siapa aset tersebut terdaftar (Pasal 35 UU No. 1/1974). Gugatan pembagian harta gono gini diajukan ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri pasca putusan cerai berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Pasal 1365 KUHPerdata: Unsur Kesalahan, Kerugian, dan Hubungan Kausal

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) menurut Pasal 1365 KUHPerdata mewajibkan pihak yang menimbulkan kerugian karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Gugatan PMH menuntut pembuktian 5 unsur kumulatif: perbuatan melanggar hukum, adanya kesalahan, timbulnya kerugian riil, hubungan sebab-akibat (kausalitas), dan relativitas norma yang dilanggar.

Prosedur Eksekusi Hak Tanggungan: Gugatan Lelang Eksekusi KPKNL vs Gugatan Perlawanan Debitur

Eksekusi Hak Tanggungan adalah upaya paksa penjualan aset jaminan debitur wanprestasi melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) berdasarkan Pasal 6 UU No. 4/1996. Debitur dapat mengajukan gugatan perlawanan (verzet) ke Pengadilan Negeri apabila terdapat cacat penetapan nilai limit atau pelanggaran klausul restrukturisasi utang.