Definisi Hukum

Apa itu TKA?

TKA (Tenaga Kerja Asing) adalah warga negara asing yang dipekerjakan di Indonesia. Setiap TKA wajib memiliki: RPTKA (Rencana Penggunaan TKA) yang disetujui Kemenaker, KITAS/KITAP (izin tinggal), dan NPWP. TKA dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia dan tidak boleh bekerja di sektor tertentu yang tertutup untuk asing.

Dasar Hukum

Pasal 42–49 UU No. 13 Tahun 2003; PP No. 34 Tahun 2021

Contoh Kasus & Penerapan

Perusahaan Anda ingin merekrut insinyur dari Jerman. Sebelum TKA datang, perusahaan harus mengajukan RPTKA ke Kemenaker — menjelaskan posisi, alasan tidak bisa diisi TKI, dan rencana pendampingan TKI. Setelah RPTKA disetujui, baru TKA bisa mengurus visa dan KITAS.

Butuh bantuan terkait TKA?

Temukan Pengacara terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta Selatan Surabaya Bandung Medan Semarang Lihat Semua Kota →

⚖️

Telaah Perkara

Sedang menghadapi sengketa terkait TKA?

Dapatkan review posisi hukum materiil dan opsi penyelesaian formal — somasi, mediasi, atau litigasi — dari Advokat resmi ber-BAS terdaftar di Jasha.

⚖️ Jadwalkan Sesi Telaah Kasus (Mulai Rp 30.000) →

✓ Advokat Ber-BAS•✓ Respons 1 Jam•✓ Terjadwal Resmi

Istilah Terkait

Tripartit Perjanjian Kerja RPTKA PHI PKWTT PKWT

Baca Juga

Gugatan Pembagian Harta Gono Gini Pasca Perceraian: Pembuktian Asal Usul Harta Bawaan vs Harta Bersama

Harta bersama (gono gini) adalah seluruh aset yang diperoleh suami dan istri sepanjang masa perkawinan tanpa memandang atas nama siapa aset tersebut terdaftar (Pasal 35 UU No. 1/1974). Gugatan pembagian harta gono gini diajukan ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri pasca putusan cerai berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Pasal 1365 KUHPerdata: Unsur Kesalahan, Kerugian, dan Hubungan Kausal

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) menurut Pasal 1365 KUHPerdata mewajibkan pihak yang menimbulkan kerugian karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Gugatan PMH menuntut pembuktian 5 unsur kumulatif: perbuatan melanggar hukum, adanya kesalahan, timbulnya kerugian riil, hubungan sebab-akibat (kausalitas), dan relativitas norma yang dilanggar.

Prosedur Eksekusi Hak Tanggungan: Gugatan Lelang Eksekusi KPKNL vs Gugatan Perlawanan Debitur

Eksekusi Hak Tanggungan adalah upaya paksa penjualan aset jaminan debitur wanprestasi melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) berdasarkan Pasal 6 UU No. 4/1996. Debitur dapat mengajukan gugatan perlawanan (verzet) ke Pengadilan Negeri apabila terdapat cacat penetapan nilai limit atau pelanggaran klausul restrukturisasi utang.