Definisi Hukum

Apa itu PKWTT?

PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu) adalah kontrak kerja permanen tanpa batas waktu — yang hanya berakhir jika karyawan mengundurkan diri, pensiun, meninggal, atau di-PHK dengan prosedur yang sah. Karyawan PKWTT mendapat perlindungan PHK yang jauh lebih kuat dari karyawan PKWT.

Dasar Hukum

Pasal 60–66 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Contoh Kasus & Penerapan

Anda diterima sebagai karyawan tetap (PKWTT) setelah lulus masa percobaan 3 bulan. Perusahaan tidak bisa memecat Anda secara sepihak tanpa alasan yang diakui UU dan tanpa membayar pesangon, UPMK, dan UPH sesuai ketentuan.

Butuh bantuan terkait PKWTT?

Temukan Pengacara terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta Selatan Surabaya Bandung Medan Semarang Lihat Semua Kota →

⚖️

Telaah Perkara

Sedang menghadapi sengketa terkait PKWTT?

Dapatkan review posisi hukum materiil dan opsi penyelesaian formal — somasi, mediasi, atau litigasi — dari Advokat resmi ber-BAS terdaftar di Jasha.

⚖️ Jadwalkan Sesi Telaah Kasus (Mulai Rp 30.000) →

✓ Advokat Ber-BAS•✓ Respons 1 Jam•✓ Terjadwal Resmi

Istilah Terkait

Masa Percobaan Perjanjian Kerja Peraturan Perusahaan TKA PKB PKWT

Baca Juga

Gugatan Pembagian Harta Gono Gini Pasca Perceraian: Pembuktian Asal Usul Harta Bawaan vs Harta Bersama

Harta bersama (gono gini) adalah seluruh aset yang diperoleh suami dan istri sepanjang masa perkawinan tanpa memandang atas nama siapa aset tersebut terdaftar (Pasal 35 UU No. 1/1974). Gugatan pembagian harta gono gini diajukan ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri pasca putusan cerai berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Pasal 1365 KUHPerdata: Unsur Kesalahan, Kerugian, dan Hubungan Kausal

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) menurut Pasal 1365 KUHPerdata mewajibkan pihak yang menimbulkan kerugian karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Gugatan PMH menuntut pembuktian 5 unsur kumulatif: perbuatan melanggar hukum, adanya kesalahan, timbulnya kerugian riil, hubungan sebab-akibat (kausalitas), dan relativitas norma yang dilanggar.

Prosedur Eksekusi Hak Tanggungan: Gugatan Lelang Eksekusi KPKNL vs Gugatan Perlawanan Debitur

Eksekusi Hak Tanggungan adalah upaya paksa penjualan aset jaminan debitur wanprestasi melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) berdasarkan Pasal 6 UU No. 4/1996. Debitur dapat mengajukan gugatan perlawanan (verzet) ke Pengadilan Negeri apabila terdapat cacat penetapan nilai limit atau pelanggaran klausul restrukturisasi utang.