Definisi Hukum

Apa itu SPDP?

SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) adalah surat yang dikirimkan polisi ke jaksa untuk memberitahu bahwa proses penyidikan atas suatu perkara telah dimulai. Bagi tersangka, SPDP juga wajib dikirimkan kepada yang bersangkutan dalam 7 hari — agar tersangka tahu dan bisa menunjuk pengacara.
Advertisement

Dasar Hukum

Pasal 109 ayat (1) KUHAP; Putusan MK No. 130/PUU-XIII/2015

Contoh Kasus & Penerapan

Anda ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan. Dalam 7 hari, polisi wajib mengirimkan SPDP kepada Anda. Jika tidak menerima SPDP, Anda berhak memintanya — ini penting karena sejak terima SPDP, Anda secara resmi tahu hak-hak Anda sebagai tersangka termasuk hak didampingi pengacara.

Butuh bantuan terkait SPDP?

Temukan Pengacara terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta SelatanSurabayaBandungMedanSemarangLihat Semua Kota →
⚖️
Telaah Perkara

Sedang menghadapi sengketa terkait SPDP?

Dapatkan review posisi hukum materiil dan opsi penyelesaian formal — somasi, mediasi, atau litigasi — dari Advokat resmi ber-BAS terdaftar di Jasha.

⚖️ Jadwalkan Sesi Telaah Kasus (Mulai Rp 30.000) →
✓ Advokat Ber-BAS•✓ Respons 1 Jam•✓ Terjadwal Resmi
Advertisement

Istilah Terkait

Tertangkap TanganPenyidikanP21PenyelidikanTerdakwaBAPTersangka

Baca Juga

Gugatan Pembagian Harta Gono Gini Pasca Perceraian: Pembuktian Asal Usul Harta Bawaan vs Harta Bersama

Harta bersama (gono gini) adalah seluruh aset yang diperoleh suami dan istri sepanjang masa perkawinan tanpa memandang atas nama siapa aset tersebut terdaftar (Pasal 35 UU No. 1/1974). Gugatan pembagian harta gono gini diajukan ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri pasca putusan cerai berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Pasal 1365 KUHPerdata: Unsur Kesalahan, Kerugian, dan Hubungan Kausal

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) menurut Pasal 1365 KUHPerdata mewajibkan pihak yang menimbulkan kerugian karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Gugatan PMH menuntut pembuktian 5 unsur kumulatif: perbuatan melanggar hukum, adanya kesalahan, timbulnya kerugian riil, hubungan sebab-akibat (kausalitas), dan relativitas norma yang dilanggar.

Prosedur Eksekusi Hak Tanggungan: Gugatan Lelang Eksekusi KPKNL vs Gugatan Perlawanan Debitur

Eksekusi Hak Tanggungan adalah upaya paksa penjualan aset jaminan debitur wanprestasi melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) berdasarkan Pasal 6 UU No. 4/1996. Debitur dapat mengajukan gugatan perlawanan (verzet) ke Pengadilan Negeri apabila terdapat cacat penetapan nilai limit atau pelanggaran klausul restrukturisasi utang.