Definisi Hukum

Apa itu P21?

P21 adalah kode yang menandakan jaksa menyatakan berkas penyidikan dari polisi sudah 'lengkap' dan siap dilimpahkan ke pengadilan. P21 adalah titik kritis: jika berkas dinyatakan P21, artinya polisi sudah menyelesaikan tugasnya dan kini kewenangan penuntutan ada di tangan jaksa. Tersangka bisa beralih ke status terdakwa setelah ini.
Advertisement

Dasar Hukum

Pasal 138–139 KUHAP

Contoh Kasus & Penerapan

Polisi mengirim berkas perkara Anda ke jaksa. Jaksa memeriksa dan menyatakan berkas 'tidak lengkap' (P19) — meminta polisi melengkapi keterangan saksi. Polisi melengkapi dan mengirim ulang. Jaksa memeriksa kembali dan menyatakan P21. Jaksa kini menyiapkan surat dakwaan untuk dilimpahkan ke pengadilan.

Butuh bantuan terkait P21?

Temukan Pengacara terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta SelatanSurabayaBandungMedanSemarangLihat Semua Kota →
⚖️
Telaah Perkara

Sedang menghadapi sengketa terkait P21?

Dapatkan review posisi hukum materiil dan opsi penyelesaian formal — somasi, mediasi, atau litigasi — dari Advokat resmi ber-BAS terdaftar di Jasha.

⚖️ Jadwalkan Sesi Telaah Kasus (Mulai Rp 30.000) →
✓ Advokat Ber-BAS•✓ Respons 1 Jam•✓ Terjadwal Resmi
Advertisement

Istilah Terkait

Tertangkap TanganPenangguhan PenahananSP3PledoiDakwaanSPDPPraperadilan

Baca Juga

Gugatan Pembagian Harta Gono Gini Pasca Perceraian: Pembuktian Asal Usul Harta Bawaan vs Harta Bersama

Harta bersama (gono gini) adalah seluruh aset yang diperoleh suami dan istri sepanjang masa perkawinan tanpa memandang atas nama siapa aset tersebut terdaftar (Pasal 35 UU No. 1/1974). Gugatan pembagian harta gono gini diajukan ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri pasca putusan cerai berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Pasal 1365 KUHPerdata: Unsur Kesalahan, Kerugian, dan Hubungan Kausal

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) menurut Pasal 1365 KUHPerdata mewajibkan pihak yang menimbulkan kerugian karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Gugatan PMH menuntut pembuktian 5 unsur kumulatif: perbuatan melanggar hukum, adanya kesalahan, timbulnya kerugian riil, hubungan sebab-akibat (kausalitas), dan relativitas norma yang dilanggar.

Prosedur Eksekusi Hak Tanggungan: Gugatan Lelang Eksekusi KPKNL vs Gugatan Perlawanan Debitur

Eksekusi Hak Tanggungan adalah upaya paksa penjualan aset jaminan debitur wanprestasi melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) berdasarkan Pasal 6 UU No. 4/1996. Debitur dapat mengajukan gugatan perlawanan (verzet) ke Pengadilan Negeri apabila terdapat cacat penetapan nilai limit atau pelanggaran klausul restrukturisasi utang.