Definisi Hukum

Apa itu Sertifikat Desain Industri?

Sertifikat Desain Industri adalah bukti hak eksklusif yang diterbitkan oleh negara melalui Menteri Hukum atas kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis dan warna yang memberikan kesan estetis pada suatu komoditas, barang industri, atau kerajinan tangan. Perlindungan hukum desain industri berlaku selama 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan.
Advertisement

Dasar Hukum

Pasal 1 dan Pasal 5 UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

Contoh Kasus & Penerapan

Perusahaan Anda merancang botol parfum dengan lekukan geometris yang unik dan futuristik. Anda mendaftarkan bentuk fisik botol tersebut ke DJKI untuk memperoleh Sertifikat Desain Industri, sehingga kompetitor dilarang meniru cetakan botol serupa selama 10 tahun.

Butuh bantuan terkait Sertifikat Desain Industri?

Temukan Konsultan Paten / Konsultan HAKI terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta SelatanSurabayaBandungMedanSemarangLihat Semua Kota →
Advertisement

Istilah Terkait

Syarat Kebaruan (Novelty) PatenPaten InvensiPemeriksaan Substantif PatenPemeriksaan Formalitas MerekMasa Sanggah MerekDesain IndustriPerjanjian Lisensi Merek

Baca Juga

Peran Konsultan HKI Terdaftar dalam Pemeriksaan Substantif Permohonan Paten dan Merek

Pemeriksaan substantif adalah fase terberat pendaftaran kekayaan intelektual di DJKI Kemenkumham. Konsultan HKI terdaftar memiliki legitimasi resmi menyusun sanggahan atas usulan penolakan merek (Office Action) dan merumuskan deskripsi klaim paten guna memenuhi syarat kebaruan (novelty).

Prosedur Pendaftaran Paten Internasional melalui Sistem PCT (Patent Cooperation Treaty)

Panduan komprehensif prosedur pendaftaran paten internasional melalui sistem PCT di DJKI dan WIPO, mulai dari fase internasional hingga fase nasional 30 bulan.

Prosedur Pengalihan Hak atas Merek Dagang: Akta Notaris, Jual Beli, dan Waris

Panduan hukum komprehensif prosedur pengalihan hak merek dagang terdaftar di DJKI. Ketahui dasar hukum Pasal 41 UU Merek, kewajiban akta otentik Notaris, syarat dokumen balik nama, biaya PNBP Rp 1.000.000, serta akibat hukum tidak dicatatkan.