Definisi Hukum

Apa itu Paten Invensi?

Paten Invensi adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada penemu (inventor) atas hasil invensinya di bidang teknologi yang mengandung langkah inventif, bersifat baru (novelty), dan dapat diterapkan dalam industri. Jangka waktu perlindungan paten invensi adalah 20 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat diperpanjang.
Advertisement

Dasar Hukum

Pasal 1 angka 1 dan Pasal 22 UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten

Contoh Kasus & Penerapan

Laboratorium farmasi Anda menemukan formula molekul baru yang terbukti mampu menyembuhkan penyakit tertentu dengan efek samping minimal. Anda mengajukan permohonan paten invensi ke DJKI untuk memonopoli produksi dan penjualan obat tersebut secara eksklusif selama 20 tahun.

Butuh bantuan terkait Paten Invensi?

Temukan Konsultan Paten / Konsultan HAKI terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta SelatanSurabayaBandungMedanSemarangLihat Semua Kota →
Advertisement

Istilah Terkait

Syarat Kebaruan (Novelty) PatenInvensi yang Dapat DipatenkanHak Prioritas (Paris Convention)Pemeriksaan Substantif PatenPemeriksaan Formalitas MerekMasa Sanggah MerekSertifikat Desain IndustriPaten

Baca Juga

Peran Konsultan HKI Terdaftar dalam Pemeriksaan Substantif Permohonan Paten dan Merek

Pemeriksaan substantif adalah fase terberat pendaftaran kekayaan intelektual di DJKI Kemenkumham. Konsultan HKI terdaftar memiliki legitimasi resmi menyusun sanggahan atas usulan penolakan merek (Office Action) dan merumuskan deskripsi klaim paten guna memenuhi syarat kebaruan (novelty).

Prosedur Pendaftaran Paten Internasional melalui Sistem PCT (Patent Cooperation Treaty)

Panduan komprehensif prosedur pendaftaran paten internasional melalui sistem PCT di DJKI dan WIPO, mulai dari fase internasional hingga fase nasional 30 bulan.

Prosedur Pengalihan Hak atas Merek Dagang: Akta Notaris, Jual Beli, dan Waris

Panduan hukum komprehensif prosedur pengalihan hak merek dagang terdaftar di DJKI. Ketahui dasar hukum Pasal 41 UU Merek, kewajiban akta otentik Notaris, syarat dokumen balik nama, biaya PNBP Rp 1.000.000, serta akibat hukum tidak dicatatkan.