Definisi Hukum

Apa itu Pengangkatan Anak?

Pengangkatan anak (adopsi) adalah proses hukum yang memindahkan status keperdataan seorang anak dari orang tua kandung ke orang tua angkat. Setelah adopsi sah, anak angkat memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan anak kandung terhadap orang tua angkat — termasuk hak waris. Harus melalui Penetapan Pengadilan.
Advertisement

Dasar Hukum

SEMA No. 6 Tahun 1983; PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Contoh Kasus & Penerapan

Pasangan suami-istri ingin mengangkat keponakan yatim piatu berusia 2 tahun. Mereka mengajukan permohonan ke Dinas Sosial terlebih dahulu untuk mendapat rekomendasi, lalu mengajukan permohonan penetapan ke Pengadilan Negeri. Setelah penetapan terbit, Dinas Dukcapil memperbarui akta kelahiran anak dengan nama orang tua angkat.

Butuh bantuan terkait Pengangkatan Anak?

Temukan Notaris / Pengacara terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta SelatanSurabayaBandungMedanSemarangLihat Semua Kota →
⚖️
Telaah Perkara

Sedang menghadapi sengketa terkait Pengangkatan Anak?

Dapatkan review posisi hukum materiil dan opsi penyelesaian formal — somasi, mediasi, atau litigasi — dari Advokat resmi ber-BAS terdaftar di Jasha.

⚖️ Jadwalkan Sesi Telaah Kasus (Mulai Rp 30.000) →
✓ Advokat Ber-BAS•✓ Respons 1 Jam•✓ Terjadwal Resmi
Advertisement

Istilah Terkait

Akta KelahiranWarisWali PengawasAnak Luar KawinPengakuan AnakWali Hakim

Baca Juga

Gugatan Pembagian Harta Gono Gini Pasca Perceraian: Pembuktian Asal Usul Harta Bawaan vs Harta Bersama

Harta bersama (gono gini) adalah seluruh aset yang diperoleh suami dan istri sepanjang masa perkawinan tanpa memandang atas nama siapa aset tersebut terdaftar (Pasal 35 UU No. 1/1974). Gugatan pembagian harta gono gini diajukan ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri pasca putusan cerai berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Pasal 1365 KUHPerdata: Unsur Kesalahan, Kerugian, dan Hubungan Kausal

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) menurut Pasal 1365 KUHPerdata mewajibkan pihak yang menimbulkan kerugian karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Gugatan PMH menuntut pembuktian 5 unsur kumulatif: perbuatan melanggar hukum, adanya kesalahan, timbulnya kerugian riil, hubungan sebab-akibat (kausalitas), dan relativitas norma yang dilanggar.

Prosedur Eksekusi Hak Tanggungan: Gugatan Lelang Eksekusi KPKNL vs Gugatan Perlawanan Debitur

Eksekusi Hak Tanggungan adalah upaya paksa penjualan aset jaminan debitur wanprestasi melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) berdasarkan Pasal 6 UU No. 4/1996. Debitur dapat mengajukan gugatan perlawanan (verzet) ke Pengadilan Negeri apabila terdapat cacat penetapan nilai limit atau pelanggaran klausul restrukturisasi utang.