Definisi Hukum

Apa itu Anak Luar Kawin?

Anak luar kawin adalah anak yang lahir dari hubungan antara seorang pria dan wanita yang tidak terikat perkawinan yang sah. Berdasarkan KUHPerdata, anak luar kawin hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya — kecuali ayahnya melakukan pengakuan anak secara resmi. Putusan MK 2012 memperluas hak anak luar kawin untuk menuntut tanggung jawab ayah biologisnya.
Advertisement

Dasar Hukum

Pasal 272–280 KUHPerdata; Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010

Contoh Kasus & Penerapan

Pasangan tidak menikah memiliki anak. Tanpa pengakuan resmi dari ayah, anak hanya tercatat di akta kelahiran dengan nama ibu saja. Anak tidak bisa mewarisi dari ayah biologisnya. Namun berdasarkan Putusan MK 2012, ibu bisa menuntut tanggung jawab perdata dari ayah biologis untuk biaya pemeliharaan anak.

Butuh bantuan terkait Anak Luar Kawin?

Temukan Pengacara terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta SelatanSurabayaBandungMedanSemarangLihat Semua Kota →
⚖️
Telaah Perkara

Sedang menghadapi sengketa terkait Anak Luar Kawin?

Dapatkan review posisi hukum materiil dan opsi penyelesaian formal — somasi, mediasi, atau litigasi — dari Advokat resmi ber-BAS terdaftar di Jasha.

⚖️ Jadwalkan Sesi Telaah Kasus (Mulai Rp 30.000) →
✓ Advokat Ber-BAS•✓ Respons 1 Jam•✓ Terjadwal Resmi
Advertisement

Istilah Terkait

Akta KelahiranWarisWali PengawasPengakuan AnakPengangkatan AnakPewaris

Baca Juga

Gugatan Pembagian Harta Gono Gini Pasca Perceraian: Pembuktian Asal Usul Harta Bawaan vs Harta Bersama

Harta bersama (gono gini) adalah seluruh aset yang diperoleh suami dan istri sepanjang masa perkawinan tanpa memandang atas nama siapa aset tersebut terdaftar (Pasal 35 UU No. 1/1974). Gugatan pembagian harta gono gini diajukan ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri pasca putusan cerai berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Pasal 1365 KUHPerdata: Unsur Kesalahan, Kerugian, dan Hubungan Kausal

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) menurut Pasal 1365 KUHPerdata mewajibkan pihak yang menimbulkan kerugian karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Gugatan PMH menuntut pembuktian 5 unsur kumulatif: perbuatan melanggar hukum, adanya kesalahan, timbulnya kerugian riil, hubungan sebab-akibat (kausalitas), dan relativitas norma yang dilanggar.

Prosedur Eksekusi Hak Tanggungan: Gugatan Lelang Eksekusi KPKNL vs Gugatan Perlawanan Debitur

Eksekusi Hak Tanggungan adalah upaya paksa penjualan aset jaminan debitur wanprestasi melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) berdasarkan Pasal 6 UU No. 4/1996. Debitur dapat mengajukan gugatan perlawanan (verzet) ke Pengadilan Negeri apabila terdapat cacat penetapan nilai limit atau pelanggaran klausul restrukturisasi utang.