Definisi Hukum

Apa itu Oposisi Merek (Sanggahan Merek)?

Oposisi Merek — hak hukum pihak ketiga untuk mengajukan keberatan atau sanggahan tertulis kepada DJKI atas permohonan pendaftaran merek pihak lain yang sedang berada dalam masa pengumuman (berita resmi merek), karena diduga memiliki persamaan pada pokoknya atau beritikad tidak baik.

Dasar Hukum

Pasal 16 dan Pasal 17 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Contoh Kasus & Penerapan

Selama masa pengumuman 2 bulan di DJKI, pemilik brand asli dapat menyewa Konsultan HKI untuk mengajukan surat oposisi agar merek tiruan milik kompetitor ditolak penerbitan sertifikatnya.

Butuh bantuan terkait Oposisi Merek (Sanggahan Merek)?

Temukan Pengacara Hak Paten / Konsultan HAKI terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta Selatan Surabaya Bandung Medan Semarang Lihat Semua Kota →

Baca Juga

Langkah Menghadapi Oposisi dan Sanggahan Merek di DJKI: Cara Menyusun Surat Tanggapan Resmi

Pendaftaran merek Anda disanggah pihak ketiga saat masa pengumuman Berita Resmi Merek? Ajukan surat tanggapan bantahan resmi ke DJKI dalam 2 bulan. Pahami dalil pembelaan fonetik, kelas Niza, dan prinsip first-to-file.

Peran Konsultan HKI Terdaftar dalam Pemeriksaan Substantif Permohonan Paten dan Merek

Pemeriksaan substantif adalah fase terberat pendaftaran kekayaan intelektual di DJKI Kemenkumham. Konsultan HKI terdaftar memiliki legitimasi resmi menyusun sanggahan atas usulan penolakan merek (Office Action) dan merumuskan deskripsi klaim paten guna memenuhi syarat kebaruan (novelty).

Prosedur Pendaftaran Paten Internasional melalui Sistem PCT (Patent Cooperation Treaty)

Panduan komprehensif prosedur pendaftaran paten internasional melalui sistem PCT di DJKI dan WIPO, mulai dari fase internasional hingga fase nasional 30 bulan.