Definisi Hukum

Apa itu Injunction?

Injunction (dalam hukum Indonesia lebih dikenal sebagai 'putusan sela melarang' atau 'penetapan sementara') adalah perintah pengadilan yang melarang seseorang melakukan suatu perbuatan tertentu selama proses hukum berlangsung. Digunakan untuk mencegah kerugian yang tidak dapat diperbaiki sebelum putusan akhir terbit.
Advertisement

Dasar Hukum

Pasal 1365 KUHPerdata; Pasal 225 dan 227 HIR; Pasal 99–100 UU No. 20 Tahun 2016 (untuk HAKI)

Contoh Kasus & Penerapan

Anda menemukan kompetitor sedang menjual produk yang melanggar paten Anda secara masif. Sambil menunggu sidang gugatan yang mungkin berlangsung berbulan-bulan, Anda memohon injunction ke Pengadilan Niaga — agar pengadilan memerintahkan kompetitor berhenti menjual produk bajakan tersebut sementara proses sidang berlangsung.

Butuh bantuan terkait Injunction?

Temukan Pengacara terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta SelatanSurabayaBandungMedanSemarangLihat Semua Kota →
⚖️
Telaah Perkara

Sedang menghadapi sengketa terkait Injunction?

Dapatkan review posisi hukum materiil dan opsi penyelesaian formal — somasi, mediasi, atau litigasi — dari Advokat resmi ber-BAS terdaftar di Jasha.

⚖️ Jadwalkan Sesi Telaah Kasus (Mulai Rp 30.000) →
✓ Advokat Ber-BAS•✓ Respons 1 Jam•✓ Terjadwal Resmi
Advertisement

Istilah Terkait

DaluwarsaAdvokatPerikatanActio PaulianaBatal Demi HukumDapat Dibatalkan

Baca Juga

Gugatan Pembagian Harta Gono Gini Pasca Perceraian: Pembuktian Asal Usul Harta Bawaan vs Harta Bersama

Harta bersama (gono gini) adalah seluruh aset yang diperoleh suami dan istri sepanjang masa perkawinan tanpa memandang atas nama siapa aset tersebut terdaftar (Pasal 35 UU No. 1/1974). Gugatan pembagian harta gono gini diajukan ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri pasca putusan cerai berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Pasal 1365 KUHPerdata: Unsur Kesalahan, Kerugian, dan Hubungan Kausal

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) menurut Pasal 1365 KUHPerdata mewajibkan pihak yang menimbulkan kerugian karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Gugatan PMH menuntut pembuktian 5 unsur kumulatif: perbuatan melanggar hukum, adanya kesalahan, timbulnya kerugian riil, hubungan sebab-akibat (kausalitas), dan relativitas norma yang dilanggar.

Prosedur Eksekusi Hak Tanggungan: Gugatan Lelang Eksekusi KPKNL vs Gugatan Perlawanan Debitur

Eksekusi Hak Tanggungan adalah upaya paksa penjualan aset jaminan debitur wanprestasi melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) berdasarkan Pasal 6 UU No. 4/1996. Debitur dapat mengajukan gugatan perlawanan (verzet) ke Pengadilan Negeri apabila terdapat cacat penetapan nilai limit atau pelanggaran klausul restrukturisasi utang.