Definisi Hukum

Apa itu Harta Bersama?

Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama pernikahan berlangsung — tanpa memandang siapa yang mencarinya. Dalam pernikahan tanpa Perjanjian Pranikah, seluruh harta yang diperoleh setelah menikah otomatis menjadi harta bersama suami-istri dengan porsi masing-masing 50%. Saat perceraian atau salah satu meninggal, harta ini harus dibagi.
Advertisement

Dasar Hukum

Pasal 35–37 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Pasal 85–97 Kompilasi Hukum Islam

Contoh Kasus & Penerapan

Suami bekerja, istri mengurus rumah tangga. Rumah yang dibeli selama menikah adalah harta bersama — meski dibeli dengan penghasilan suami dan atas nama suami. Jika bercerai, istri berhak atas 50% nilai rumah tersebut.

Butuh bantuan terkait Harta Bersama?

Temukan Notaris / Pengacara terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta SelatanSurabayaBandungMedanSemarangLihat Semua Kota →
⚖️
Telaah Perkara

Sedang menghadapi sengketa terkait Harta Bersama?

Dapatkan review posisi hukum materiil dan opsi penyelesaian formal — somasi, mediasi, atau litigasi — dari Advokat resmi ber-BAS terdaftar di Jasha.

⚖️ Jadwalkan Sesi Telaah Kasus (Mulai Rp 30.000) →
✓ Advokat Ber-BAS•✓ Respons 1 Jam•✓ Terjadwal Resmi
Advertisement

Istilah Terkait

Gugat CeraiHarta BawaanPerjanjian NomineeCerai TalakPerjanjian PascanikahPerjanjian Pranikah

Baca Juga

Gugatan Pembagian Harta Gono Gini Pasca Perceraian: Pembuktian Asal Usul Harta Bawaan vs Harta Bersama

Harta bersama (gono gini) adalah seluruh aset yang diperoleh suami dan istri sepanjang masa perkawinan tanpa memandang atas nama siapa aset tersebut terdaftar (Pasal 35 UU No. 1/1974). Gugatan pembagian harta gono gini diajukan ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri pasca putusan cerai berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Pasal 1365 KUHPerdata: Unsur Kesalahan, Kerugian, dan Hubungan Kausal

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) menurut Pasal 1365 KUHPerdata mewajibkan pihak yang menimbulkan kerugian karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Gugatan PMH menuntut pembuktian 5 unsur kumulatif: perbuatan melanggar hukum, adanya kesalahan, timbulnya kerugian riil, hubungan sebab-akibat (kausalitas), dan relativitas norma yang dilanggar.

Prosedur Eksekusi Hak Tanggungan: Gugatan Lelang Eksekusi KPKNL vs Gugatan Perlawanan Debitur

Eksekusi Hak Tanggungan adalah upaya paksa penjualan aset jaminan debitur wanprestasi melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) berdasarkan Pasal 6 UU No. 4/1996. Debitur dapat mengajukan gugatan perlawanan (verzet) ke Pengadilan Negeri apabila terdapat cacat penetapan nilai limit atau pelanggaran klausul restrukturisasi utang.