Definisi Hukum

Apa itu Gugat Cerai?

Gugat cerai adalah permohonan perceraian yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama (bagi Muslim) atau Pengadilan Negeri (bagi non-Muslim). Berbeda dari cerai talak yang diajukan suami. Istri harus membuktikan salah satu alasan perceraian yang diakui hukum: perselisihan terus-menerus, suami melanggar taklik talak, atau alasan lain yang diatur undang-undang.
Advertisement

Dasar Hukum

Pasal 73–88 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975

Contoh Kasus & Penerapan

Istri mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama karena suami tidak memberikan nafkah selama 2 tahun berturut-turut. Pengadilan memanggil kedua pihak, mencoba mediasi terlebih dahulu. Jika gagal, hakim memutus berdasarkan bukti yang ada.

Butuh bantuan terkait Gugat Cerai?

Temukan Pengacara terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta SelatanSurabayaBandungMedanSemarangLihat Semua Kota →
⚖️
Telaah Perkara

Sedang menghadapi sengketa terkait Gugat Cerai?

Dapatkan review posisi hukum materiil dan opsi penyelesaian formal — somasi, mediasi, atau litigasi — dari Advokat resmi ber-BAS terdaftar di Jasha.

⚖️ Jadwalkan Sesi Telaah Kasus (Mulai Rp 30.000) →
✓ Advokat Ber-BAS•✓ Respons 1 Jam•✓ Terjadwal Resmi
Advertisement

Istilah Terkait

Cerai TalakNafkah AnakAkta CeraiHak Asuh AnakPembatalan PerkawinanHarta BawaanPerjanjian NomineeHarta Bersama

Baca Juga

Gugatan Pembagian Harta Gono Gini Pasca Perceraian: Pembuktian Asal Usul Harta Bawaan vs Harta Bersama

Harta bersama (gono gini) adalah seluruh aset yang diperoleh suami dan istri sepanjang masa perkawinan tanpa memandang atas nama siapa aset tersebut terdaftar (Pasal 35 UU No. 1/1974). Gugatan pembagian harta gono gini diajukan ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri pasca putusan cerai berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Pasal 1365 KUHPerdata: Unsur Kesalahan, Kerugian, dan Hubungan Kausal

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) menurut Pasal 1365 KUHPerdata mewajibkan pihak yang menimbulkan kerugian karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Gugatan PMH menuntut pembuktian 5 unsur kumulatif: perbuatan melanggar hukum, adanya kesalahan, timbulnya kerugian riil, hubungan sebab-akibat (kausalitas), dan relativitas norma yang dilanggar.

Prosedur Eksekusi Hak Tanggungan: Gugatan Lelang Eksekusi KPKNL vs Gugatan Perlawanan Debitur

Eksekusi Hak Tanggungan adalah upaya paksa penjualan aset jaminan debitur wanprestasi melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) berdasarkan Pasal 6 UU No. 4/1996. Debitur dapat mengajukan gugatan perlawanan (verzet) ke Pengadilan Negeri apabila terdapat cacat penetapan nilai limit atau pelanggaran klausul restrukturisasi utang.