Definisi Hukum

Apa itu Cerai Talak?

Cerai talak adalah permohonan cerai yang diajukan oleh suami Muslim ke Pengadilan Agama untuk mengucapkan talak kepada istrinya. Pengadilan tidak langsung menyetujui — hakim wajib melakukan upaya perdamaian terlebih dahulu. Setelah putusan, suami mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang.
Advertisement

Dasar Hukum

Pasal 66–72 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; Pasal 14–18 PP No. 9 Tahun 1975

Contoh Kasus & Penerapan

Suami mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama. Hakim mewajibkan mediasi selama 30 hari. Mediasi gagal. Hakim menetapkan sidang ikrar talak. Pada sidang tersebut, suami resmi mengucapkan talak di hadapan majelis hakim — barulah perceraian sah secara hukum.

Butuh bantuan terkait Cerai Talak?

Temukan Pengacara terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta SelatanSurabayaBandungMedanSemarangLihat Semua Kota →
⚖️
Telaah Perkara

Sedang menghadapi sengketa terkait Cerai Talak?

Dapatkan review posisi hukum materiil dan opsi penyelesaian formal — somasi, mediasi, atau litigasi — dari Advokat resmi ber-BAS terdaftar di Jasha.

⚖️ Jadwalkan Sesi Telaah Kasus (Mulai Rp 30.000) →
✓ Advokat Ber-BAS•✓ Respons 1 Jam•✓ Terjadwal Resmi
Advertisement

Istilah Terkait

Isbat NikahAkta CeraiPembatalan PerkawinanGugat CeraiHarta BawaanHarta Bersama

Baca Juga

Gugatan Pembagian Harta Gono Gini Pasca Perceraian: Pembuktian Asal Usul Harta Bawaan vs Harta Bersama

Harta bersama (gono gini) adalah seluruh aset yang diperoleh suami dan istri sepanjang masa perkawinan tanpa memandang atas nama siapa aset tersebut terdaftar (Pasal 35 UU No. 1/1974). Gugatan pembagian harta gono gini diajukan ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri pasca putusan cerai berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Pasal 1365 KUHPerdata: Unsur Kesalahan, Kerugian, dan Hubungan Kausal

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) menurut Pasal 1365 KUHPerdata mewajibkan pihak yang menimbulkan kerugian karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Gugatan PMH menuntut pembuktian 5 unsur kumulatif: perbuatan melanggar hukum, adanya kesalahan, timbulnya kerugian riil, hubungan sebab-akibat (kausalitas), dan relativitas norma yang dilanggar.

Prosedur Eksekusi Hak Tanggungan: Gugatan Lelang Eksekusi KPKNL vs Gugatan Perlawanan Debitur

Eksekusi Hak Tanggungan adalah upaya paksa penjualan aset jaminan debitur wanprestasi melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) berdasarkan Pasal 6 UU No. 4/1996. Debitur dapat mengajukan gugatan perlawanan (verzet) ke Pengadilan Negeri apabila terdapat cacat penetapan nilai limit atau pelanggaran klausul restrukturisasi utang.