Perbedaan Sita Jaminan dan Sita Eksekusi dalam Hukum Perdata Indonesia
Ringkasan (TL;DR)
Sita jaminan (conservatoir beslag) bisa dimohon sebelum putusan hakim untuk 'membekukan' aset tergugat agar tidak dialihkan. Sita eksekusi dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap jika tergugat tidak mau melaksanakan putusan. Keduanya dilaksanakan oleh juru sita pengadilan, bukan oleh penggugat secara langsung.
Butuh Solusi Hukum Cepat?
Konsultasi resmi bersama Advokat Ber-BAS mulai Rp 30.000.
Mulai Konsultasi Advokat (Rp 30k)📑Daftar Isi Artikel (6 Bagian)▼
Anda memenangkan gugatan di pengadilan — tapi saat hendak mengeksekusi, aset tergugat sudah tidak ada. Propertinya sudah dijual. Rekeningnya kosong. Ini adalah skenario yang menghantui banyak penggugat yang tidak mengamankan aset tergugat sejak awal.
Sita jaminan adalah alat untuk mencegah skenario ini terjadi. Tapi banyak yang tidak tahu hak ini ada — atau bagaimana cara memintanya.
Apa Itu Sita Jaminan?
Sita jaminan (conservatoir beslag atau CB) adalah tindakan pengadilan yang "membekukan" aset tergugat selama proses persidangan berlangsung. Aset yang disita tidak bisa dijual, dipindahtangankan, atau dibebani jaminan oleh tergugat.
Sita jaminan bukan berarti aset tersebut langsung menjadi milik Anda. Ini hanya pengamanan aset selama proses berjalan. Jika gugatan Anda menang, aset itulah yang nanti dieksekusi.
Dasar hukum: Pasal 227 HIR (Herzien Inlandsch Reglement) / Pasal 261 RBg.
Kapan Bisa Dimohon Sita Jaminan?
Sita jaminan bisa dimohon bersamaan dengan pengajuan gugatan atau kapan saja selama persidangan berlangsung — sebelum putusan. Syaratnya:
- Ada dugaan kuat (sangka yang beralasan) bahwa tergugat akan memindahkan atau mengurangi aset sebelum putusan
- Penggugat menyebutkan secara spesifik aset yang ingin disita: tanah (nomor sertifikat, lokasi), kendaraan (nomor BPKB), rekening bank (nomor rekening + nama bank), saham, dll
Penting: Sita jaminan tidak dijamin selalu dikabulkan hakim. Hakim mempertimbangkan ada tidaknya itikad buruk tergugat untuk menghilangkan aset.
Prosedur Permohonan Sita Jaminan
Cantumkan permohonan sita dalam surat gugatan — atau ajukan permohonan terpisah kepada ketua pengadilan
Hakim ketua menetapkan sita melalui penetapan (beschikking) jika permohonan dikabulkan
Juru sita pengadilan mendatangi lokasi aset dan melaksanakan penyitaan secara fisik (memasang pengumuman, mencatat, dan mendaftarkan ke instansi terkait)
Pendaftaran sita:
- Tanah: Juru sita mendaftarkan ke BPN → BPN mencatat "catatan sita" di Buku Tanah
- Kendaraan: Juru sita mendaftarkan ke Samsat → kendaraan tidak bisa dibalik nama
- Rekening bank: Juru sita mengirim surat ke bank → bank memblokir rekening
Selama sita berlangsung: Tergugat masih bisa menggunakan aset (tinggal di rumah, menggunakan kendaraan) — tapi tidak bisa menjual atau memindahkan kepemilikannya
Butuh Analisis Kasus & Kepastian Hukum dari Advokat Resmi?
Diskusikan perkara Anda langsung bersama Advokat Berita Acara Sumpah (BAS) siaga di Jasha. Privasi 100% aman via chat atau call terjadwal, mulai Rp 30.000.
Apa Itu Sita Eksekusi?
Sita eksekusi adalah berbeda dari sita jaminan. Ini dilaksanakan setelah putusan hakim berkekuatan hukum tetap (inkracht), ketika tergugat yang kalah tidak mau secara sukarela melaksanakan putusan.
Cara mengajukan eksekusi:
- Ajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri
- Ketua PN menerbitkan aanmaning (peringatan keras) kepada tergugat — beri waktu 8 hari untuk sukarela memenuhi putusan
- Jika tidak dipenuhi: Juru sita melaksanakan sita eksekusi terhadap aset tergugat
- Aset yang disita dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)
- Hasil lelang diberikan kepada penggugat sesuai putusan
Perbandingan Sita Jaminan vs Sita Eksekusi
| Aspek | Sita Jaminan | Sita Eksekusi |
|---|---|---|
| Kapan dilaksanakan | Selama persidangan | Setelah putusan inkracht |
| Tujuan | Mengamankan aset agar tidak kabur | Memaksa pelaksanaan putusan |
| Inisiatif | Dimohon penggugat | Dimohon oleh pemenang gugatan |
| Aset yang bisa disita | Semua aset tergugat | Aset spesifik sesuai putusan |
| Hasil | Aset "dibekukan" | Aset dilelang dan hasilnya dibayarkan |
Tips Praktis
Identifikasi aset tergugat sejak awal: Sebelum mengajukan gugatan, coba identifikasi aset tergugat melalui sumber publik (BPJS, data kepemilikan properti di BPN yang bisa diminta via PPAT, publikasi perusahaan jika tergugat adalah badan hukum).
Minta sita jaminan bersamaan dengan gugatan: Jangan tunggu sidang berjalan beberapa bulan — tergugat bisa sudah mengalihkan aset selama waktu itu.
Simpan bukti aset tergugat: Foto, tangkapan layar listing properti, dokumen kepemilikan yang diakui dalam perjanjian — semua ini membantu juru sita mengidentifikasi lokasi aset.
Sita jaminan adalah hak penggugat yang sering tidak digunakan karena tidak banyak yang tahu cara memintanya. Jika Anda sedang mempersiapkan gugatan perdata untuk nilai yang signifikan, konsultasikan dengan pengacara tentang apakah sita jaminan perlu dimohon sejak awal.
Permohonan sita jaminan harus diajukan secara cermat agar aset sengketa tidak dialihkan pihak lawan sebelum putusan. Daftarkan gugatan perdata Anda bersama Pengacara Perdata dan simulasikan biaya perkara melalui Kalkulator Panjar Perkara.
Untuk mendapatkan pendampingan hukum perkara secara profesional dan terukur, konsultasikan masalah Anda dengan kantor pengacara dan advokat di Kota Makassar terverifikasi di Jasha Legal.

Temukan Layanan di Area Anda
Istilah Hukum Terkait
Artikel Terkait
Perjanjian Retainer Hukum Perusahaan: Keuntungan Jasa Advokat Korporasi Bulanan Dibanding In-House Counsel
Perjanjian retainer hukum adalah kontrak kerja sama berkala antara perusahaan dan kantor advokat untuk memberikan nasihat hukum pencegahan (preventive law), audit kontrak komersial, penyusunan somasi, dan representasi negosiasi bisnis. Model ini memangkas biaya operasional in-house counsel sekaligus memberikan akses ke tim spesialis multidisiplin.
Gugatan Pembagian Harta Gono Gini Pasca Perceraian: Pembuktian Asal Usul Harta Bawaan vs Harta Bersama
Harta bersama (gono gini) adalah seluruh aset yang diperoleh suami dan istri sepanjang masa perkawinan tanpa memandang atas nama siapa aset tersebut terdaftar (Pasal 35 UU No. 1/1974). Gugatan pembagian harta gono gini diajukan ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri pasca putusan cerai berkekuatan hukum tetap (inkracht).
Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Pasal 1365 KUHPerdata: Unsur Kesalahan, Kerugian, dan Hubungan Kausal
Perbuatan Melawan Hukum (PMH) menurut Pasal 1365 KUHPerdata mewajibkan pihak yang menimbulkan kerugian karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Gugatan PMH menuntut pembuktian 5 unsur kumulatif: perbuatan melanggar hukum, adanya kesalahan, timbulnya kerugian riil, hubungan sebab-akibat (kausalitas), dan relativitas norma yang dilanggar.