Definisi Hukum

Apa itu Perjanjian Kerahasiaan (NDA)?

Perjanjian Kerahasiaan atau Non-Disclosure Agreement (NDA) adalah kontrak hukum yang mengikat dua pihak atau lebih untuk menjaga kerahasiaan informasi bisnis rahasia, formula, kode sumber, atau data pelanggan agar tidak dibocorkan kepada pihak ketiga. Dalam rezim HKI, klausul NDA merupakan bukti mutlak bahwa pemilik telah melakukan upaya-upaya menjaga kerahasiaan informasi tersebut sesuai syarat perlindungan Rahasia Dagang.
Advertisement

Dasar Hukum

Pasal 1 sampai Pasal 3 UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

Contoh Kasus & Penerapan

Saat mempekerjakan chef kepala di pabrik makanan Anda, Anda mewajibkannya menandatangani NDA ketat yang melarangnya membeberkan komposisi bumbu rahasia kepada pihak luar, bahkan setelah berhenti bekerja, dengan klausul ganti rugi Rp 1 miliar jika melanggar.

Butuh bantuan terkait Perjanjian Kerahasiaan (NDA)?

Temukan Pengacara / Konsultan HAKI terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta SelatanSurabayaBandungMedanSemarangLihat Semua Kota →
⚖️
Telaah Perkara

Sedang menghadapi sengketa terkait Perjanjian Kerahasiaan (NDA)?

Dapatkan review posisi hukum materiil dan opsi penyelesaian formal — somasi, mediasi, atau litigasi — dari Advokat resmi ber-BAS terdaftar di Jasha.

⚖️ Jadwalkan Sesi Telaah Kasus (Mulai Rp 30.000) →
✓ Advokat Ber-BAS•✓ Respons 1 Jam•✓ Terjadwal Resmi
Advertisement

Istilah Terkait

Merek JasaPelanggaran Passing Off MerekMerek KolektifHak Terkait (Neighboring Rights)Surat Pencatatan CiptaanRahasia DagangHak Ekonomi Pencipta

Baca Juga

Gugatan Pembagian Harta Gono Gini Pasca Perceraian: Pembuktian Asal Usul Harta Bawaan vs Harta Bersama

Harta bersama (gono gini) adalah seluruh aset yang diperoleh suami dan istri sepanjang masa perkawinan tanpa memandang atas nama siapa aset tersebut terdaftar (Pasal 35 UU No. 1/1974). Gugatan pembagian harta gono gini diajukan ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri pasca putusan cerai berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Pasal 1365 KUHPerdata: Unsur Kesalahan, Kerugian, dan Hubungan Kausal

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) menurut Pasal 1365 KUHPerdata mewajibkan pihak yang menimbulkan kerugian karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Gugatan PMH menuntut pembuktian 5 unsur kumulatif: perbuatan melanggar hukum, adanya kesalahan, timbulnya kerugian riil, hubungan sebab-akibat (kausalitas), dan relativitas norma yang dilanggar.

Prosedur Eksekusi Hak Tanggungan: Gugatan Lelang Eksekusi KPKNL vs Gugatan Perlawanan Debitur

Eksekusi Hak Tanggungan adalah upaya paksa penjualan aset jaminan debitur wanprestasi melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) berdasarkan Pasal 6 UU No. 4/1996. Debitur dapat mengajukan gugatan perlawanan (verzet) ke Pengadilan Negeri apabila terdapat cacat penetapan nilai limit atau pelanggaran klausul restrukturisasi utang.