Definisi Hukum

Apa itu Surat Ketetapan Pajak?

Surat Ketetapan Pajak (SKP) adalah produk hukum yang diterbitkan DJP setelah melakukan pemeriksaan pajak — menetapkan jumlah pajak yang terutang, kurang bayar, lebih bayar, atau nihil. Ada empat jenis: SKPKB (kurang bayar), SKPKBT (kurang bayar tambahan), SKPN (nihil), dan SKPLB (lebih bayar). Wajib pajak bisa mengajukan keberatan dalam 3 bulan.

Dasar Hukum

Pasal 12–19 UU No. 6 Tahun 1983 tentang KUP

Contoh Kasus & Penerapan

DJP memeriksa SPT PT Anda dan menemukan koreksi: biaya yang diklaim tidak didukung bukti memadai. DJP menerbitkan SKPKB sebesar Rp 500 juta (termasuk sanksi). Dalam 3 bulan sejak terima SKPKB, Anda bisa mengajukan keberatan ke DJP dengan melampirkan dokumen pendukung yang membantah koreksi tersebut.

Butuh bantuan terkait Surat Ketetapan Pajak?

Temukan Konsultan Pajak terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta Selatan Surabaya Bandung Medan Semarang Lihat Semua Kota →

Istilah Terkait

Keberatan Pajak Surat Setoran Pajak (SSP)Pengusaha Kena Pajak (PKP)Konsultan Pajak Pemeriksaan Pajak PKP Surat Paksa Pajak Tax Amnesty

Baca Juga

Tax Due Diligence dalam Transaksi Merger dan Akuisisi Perusahaan: Audit Risiko Pajak Tersembunyi

Tax Due Diligence adalah proses audit investigasi menyeluruh terhadap riwayat kepatuhan perpajakan perusahaan target sebelum transaksi merger atau akuisisi (M&A) difinalisasi. Uji tuntas perpajakan bertujuan mendeteksi kewajiban pajak kontinjen, mengukur eksposur risiko denda audit DJP, dan merumuskan klausul ganti rugi (tax indemnity) pada Perjanjian Jual Beli Saham (SPA).

Menghadapi Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper) Pajak: Prosedur Pengungkapan Ketidakbenaran Pasal 8 Ayat 3 UU KUP

Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper) adalah prosedur penyelidikan yang dilakukan oleh fungsional pemeriksa intelijen pajak untuk mencari indikasi tindak pidana perpajakan. Wajib Pajak dapat menghentikan eskalasi Bukper ke tahap penyidikan pidana melalui mekanisme Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan (Pasal 8 ayat 3 UU KUP) dengan melunasi kekurangan pajak beserta sanksi denda 100%.

Prosedur Mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak: Syarat Surat Banding, Kuasa Hukum Berizin, dan Uang Titipan 50 Persen

Banding ke Pengadilan Pajak adalah upaya hukum yudisial terakhir bagi Wajib Pajak yang menolak Surat Keputusan Keberatan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Permohonan banding wajib diajukan dalam jangka waktu 3 bulan ke Pengadilan Pajak Jakarta, memenuhi syarat formal pelunasan minimal 50% pajak terutang, dan didampingi Kuasa Hukum yang memiliki Izin Kuasa Hukum dari Ketua Pengadilan Pajak.