Definisi Hukum

Apa itu Prinsip First to File Merek?

Prinsip First to File — asas hukum yang menyatakan bahwa hak eksklusif atas suatu merek diberikan kepada pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran resmi ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), bukan pihak yang pertama kali menggunakan merek tersebut secara komersial.
Advertisement

Dasar Hukum

Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Contoh Kasus & Penerapan

Meskipun Anda sudah menjual kopi dengan nama brand tertentu selama 5 tahun, jika ada pihak lain yang mendaftarkannya terlebih dahulu ke DJKI, pihak itulah yang sah memiliki hak merek menurut hukum Indonesia.

Butuh bantuan terkait Prinsip First to File Merek?

Temukan Pengacara Hak Paten / Konsultan HAKI terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta SelatanSurabayaBandungMedanSemarangLihat Semua Kota →
Advertisement

Baca Juga

Langkah Menghadapi Oposisi dan Sanggahan Merek di DJKI: Cara Menyusun Surat Tanggapan Resmi

Pendaftaran merek Anda disanggah pihak ketiga saat masa pengumuman Berita Resmi Merek? Ajukan surat tanggapan bantahan resmi ke DJKI dalam 2 bulan. Pahami dalil pembelaan fonetik, kelas Niza, dan prinsip first-to-file.

Peran Konsultan HKI Terdaftar dalam Pemeriksaan Substantif Permohonan Paten dan Merek

Pemeriksaan substantif adalah fase terberat pendaftaran kekayaan intelektual di DJKI Kemenkumham. Konsultan HKI terdaftar memiliki legitimasi resmi menyusun sanggahan atas usulan penolakan merek (Office Action) dan merumuskan deskripsi klaim paten guna memenuhi syarat kebaruan (novelty).

Prosedur Pendaftaran Paten Internasional melalui Sistem PCT (Patent Cooperation Treaty)

Panduan komprehensif prosedur pendaftaran paten internasional melalui sistem PCT di DJKI dan WIPO, mulai dari fase internasional hingga fase nasional 30 bulan.