Definisi Hukum

Apa itu Harta Peninggalan?

Harta peninggalan adalah seluruh kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia — mencakup aset (tanah, uang, kendaraan, piutang) maupun kewajiban (utang). Pembagian warisan selalu dimulai dari inventarisasi harta peninggalan bersih: semua aset dikurangi semua utang dan biaya pemakaman. Barulah sisa dibagi ke ahli waris.
Advertisement

Dasar Hukum

Pasal 830 KUHPerdata; Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam

Contoh Kasus & Penerapan

Almarhum memiliki rumah Rp 1 miliar, tabungan Rp 200 juta, dan utang bank Rp 300 juta. Harta peninggalan bersih = Rp 900 juta. Biaya pemakaman Rp 30 juta diprioritaskan dulu. Sisa Rp 870 juta inilah yang dibagi ke ahli waris sesuai hukum yang berlaku.

Butuh bantuan terkait Harta Peninggalan?

Temukan Notaris / Pengacara terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta SelatanSurabayaBandungMedanSemarangLihat Semua Kota →
⚖️
Telaah Perkara

Sedang menghadapi sengketa terkait Harta Peninggalan?

Dapatkan review posisi hukum materiil dan opsi penyelesaian formal — somasi, mediasi, atau litigasi — dari Advokat resmi ber-BAS terdaftar di Jasha.

⚖️ Jadwalkan Sesi Telaah Kasus (Mulai Rp 30.000) →
✓ Advokat Ber-BAS•✓ Respons 1 Jam•✓ Terjadwal Resmi
Advertisement

Istilah Terkait

Surat Pernyataan Ahli WarisMawarisSurat Keterangan WarisAkta Keterangan Hak WarisAhli WarisBoedel

Baca Juga

Gugatan Pembagian Harta Gono Gini Pasca Perceraian: Pembuktian Asal Usul Harta Bawaan vs Harta Bersama

Harta bersama (gono gini) adalah seluruh aset yang diperoleh suami dan istri sepanjang masa perkawinan tanpa memandang atas nama siapa aset tersebut terdaftar (Pasal 35 UU No. 1/1974). Gugatan pembagian harta gono gini diajukan ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri pasca putusan cerai berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Pasal 1365 KUHPerdata: Unsur Kesalahan, Kerugian, dan Hubungan Kausal

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) menurut Pasal 1365 KUHPerdata mewajibkan pihak yang menimbulkan kerugian karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Gugatan PMH menuntut pembuktian 5 unsur kumulatif: perbuatan melanggar hukum, adanya kesalahan, timbulnya kerugian riil, hubungan sebab-akibat (kausalitas), dan relativitas norma yang dilanggar.

Prosedur Eksekusi Hak Tanggungan: Gugatan Lelang Eksekusi KPKNL vs Gugatan Perlawanan Debitur

Eksekusi Hak Tanggungan adalah upaya paksa penjualan aset jaminan debitur wanprestasi melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) berdasarkan Pasal 6 UU No. 4/1996. Debitur dapat mengajukan gugatan perlawanan (verzet) ke Pengadilan Negeri apabila terdapat cacat penetapan nilai limit atau pelanggaran klausul restrukturisasi utang.