Definisi Hukum

Apa itu E-Bupot?

E-Bupot (Elektronik Bukti Potong) adalah sistem DJP untuk membuat bukti pemotongan PPh 23/26 dan PPh Pasal 4 ayat (2) secara elektronik. Sejak 2020, PKP yang memotong PPh 23/26 wajib menggunakan e-Bupot melalui DJP Online. Penerima penghasilan bisa langsung melihat bukti potong mereka di aplikasi DJP.

Dasar Hukum

PER-04/PJ/2017; PER-02/PJ/2024

Contoh Kasus & Penerapan

PT Anda membayar royalti Rp 100 juta ke CV. Anda memotong PPh 23 sebesar 15% = Rp 15 juta. Anda buat e-Bupot melalui DJP Online — CV menerima notifikasi dan bisa mengunduh bukti potong elektroniknya langsung dari akun DJP mereka sendiri, tanpa perlu menunggu dikirim manual.

Butuh bantuan terkait E-Bupot?

Temukan Konsultan Pajak / Akuntan terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta Selatan Surabaya Bandung Medan Semarang Lihat Semua Kota →

Istilah Terkait

Pengusaha Kena Pajak (PKP)Pemeriksaan Pajak Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)PKP Bukti Potong Restitusi Pajak

Baca Juga

Tax Due Diligence dalam Transaksi Merger dan Akuisisi Perusahaan: Audit Risiko Pajak Tersembunyi

Tax Due Diligence adalah proses audit investigasi menyeluruh terhadap riwayat kepatuhan perpajakan perusahaan target sebelum transaksi merger atau akuisisi (M&A) difinalisasi. Uji tuntas perpajakan bertujuan mendeteksi kewajiban pajak kontinjen, mengukur eksposur risiko denda audit DJP, dan merumuskan klausul ganti rugi (tax indemnity) pada Perjanjian Jual Beli Saham (SPA).

Menghadapi Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper) Pajak: Prosedur Pengungkapan Ketidakbenaran Pasal 8 Ayat 3 UU KUP

Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper) adalah prosedur penyelidikan yang dilakukan oleh fungsional pemeriksa intelijen pajak untuk mencari indikasi tindak pidana perpajakan. Wajib Pajak dapat menghentikan eskalasi Bukper ke tahap penyidikan pidana melalui mekanisme Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan (Pasal 8 ayat 3 UU KUP) dengan melunasi kekurangan pajak beserta sanksi denda 100%.

Prosedur Mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak: Syarat Surat Banding, Kuasa Hukum Berizin, dan Uang Titipan 50 Persen

Banding ke Pengadilan Pajak adalah upaya hukum yudisial terakhir bagi Wajib Pajak yang menolak Surat Keputusan Keberatan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Permohonan banding wajib diajukan dalam jangka waktu 3 bulan ke Pengadilan Pajak Jakarta, memenuhi syarat formal pelunasan minimal 50% pajak terutang, dan didampingi Kuasa Hukum yang memiliki Izin Kuasa Hukum dari Ketua Pengadilan Pajak.