Definisi Hukum

Apa itu Somasi (Teguran Hukum Tertulis)?

Somasi — peringatan atau teguran hukum tertulis resmi dari kreditor atau advokat kepada pihak lawan (debitor) yang telah lalai, agar segera memenuhi prestasinya atau menghentikan perbuatan melawan hukum dalam batas tenggat waktu yang ditentukan.
Advertisement

Dasar Hukum

Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Contoh Kasus & Penerapan

Somasi adalah surat 'lampu kuning' resmi. Sebelum Anda mendaftarkan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri, undang-undang mewajibkan Anda melayangkan somasi minimal 1 hingga 2 kali.

Butuh bantuan terkait Somasi (Teguran Hukum Tertulis)?

Temukan Pengacara / Pengacara Hukum Perdata terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta SelatanSurabayaBandungMedanSemarangLihat Semua Kota →
⚖️
Telaah Perkara

Sedang menghadapi sengketa terkait Somasi (Teguran Hukum Tertulis)?

Dapatkan review posisi hukum materiil dan opsi penyelesaian formal — somasi, mediasi, atau litigasi — dari Advokat resmi ber-BAS terdaftar di Jasha.

⚖️ Jadwalkan Sesi Telaah Kasus (Mulai Rp 30.000) →
✓ Advokat Ber-BAS•✓ Respons 1 Jam•✓ Terjadwal Resmi
Advertisement

Baca Juga

Cara Menggugat Pembagian Harta Gono-Gini Pasca Perceraian: Syarat, Bukti & Porsi Hak

Harta bersama selama perkawinan wajib dibagi 50:50 setelah perceraian inkrah. Pahami pemisahan harta bawaan, syarat gugatan di PA vs PN, dan cara sita marital agar aset tidak digelapkan mantan pasangan.

Panduan Lengkap Gugatan Wanprestasi: Syarat Somasi, Bukti Kontrak, dan Tuntutan Ganti Rugi

Gugatan wanprestasi diajukan ke Pengadilan Negeri saat mitra bisnis ingkar janji. Pelajari syarat minimal 2 kali somasi tertulis, 3 komponen ganti rugi Pasal 1246 KUHPerdata, dan tahapan persidangan resmi.

Gugatan Pembagian Harta Gono Gini Pasca Perceraian: Pembuktian Asal Usul Harta Bawaan vs Harta Bersama

Harta bersama (gono gini) adalah seluruh aset yang diperoleh suami dan istri sepanjang masa perkawinan tanpa memandang atas nama siapa aset tersebut terdaftar (Pasal 35 UU No. 1/1974). Gugatan pembagian harta gono gini diajukan ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri pasca putusan cerai berkekuatan hukum tetap (inkracht).