Definisi Hukum

Apa itu Restitusi PPN Lebih Bayar?

Restitusi PPN — hak Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk meminta pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari negara ketika jumlah Pajak Masukan lebih besar daripada Pajak Keluaran dalam suatu Masa Pajak.

Dasar Hukum

Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang PPN s.t.d.t.d UU No. 7 Tahun 2021 (UU HPP).

Contoh Kasus & Penerapan

Bagi eksportir barang dengan tarif PPN ekspor 0%, Pajak Masukan yang dibayar saat membeli bahan baku dapat ditarik kembali (restitusi) dari kas negara sebagai arus kas perusahaan.

Butuh bantuan terkait Restitusi PPN Lebih Bayar?

Temukan Pengacara Perpajakan / Konsultan Pajak terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta Selatan Surabaya Bandung Medan Semarang Lihat Semua Kota →

Baca Juga

Panduan Restitusi PPN Lebih Bayar: Syarat PKP Risiko Rendah Pasal 17C dan Batas Waktu Pengembalian

Kelebihan bayar PPN dapat ditarik tunai ke rekening perusahaan. Pelajari syarat fasilitas pengembalian pendahuluan 1 bulan bagi PKP Risiko Rendah Pasal 17C dan cara mitigasi koreksi pajak fiskus.

Strategi Menjawab Surat SP2DK Pajak dalam 14 Hari Kerja: Contoh Tanggapan & Cara Klarifikasi AR

Menerima SP2DK dari kantor pajak? Wajib tanggapi tertulis maksimal 14 hari kalender. Pelajari cara klarifikasi selisih omzet, rekonsiliasi data faktur, dan tips menghadiri pertemuan dengan Account Representative.

Tax Due Diligence dalam Transaksi Merger dan Akuisisi Perusahaan: Audit Risiko Pajak Tersembunyi

Tax Due Diligence adalah proses audit investigasi menyeluruh terhadap riwayat kepatuhan perpajakan perusahaan target sebelum transaksi merger atau akuisisi (M&A) difinalisasi. Uji tuntas perpajakan bertujuan mendeteksi kewajiban pajak kontinjen, mengukur eksposur risiko denda audit DJP, dan merumuskan klausul ganti rugi (tax indemnity) pada Perjanjian Jual Beli Saham (SPA).