Definisi Hukum

Apa itu Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)?

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) — gugatan ganti rugi perdata atas tindakan pihak lain yang melanggar undang-undang, hak subjektif orang lain, asas kepatutan, atau kesusilaan yang mengakibatkan kerugian finansial maupun immateriil bagi korban.
Advertisement

Dasar Hukum

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Contoh Kasus & Penerapan

Jika tetangga Anda menggali pondasi hingga dinding rumah Anda retak parah, Anda dapat menggugat ganti rugi melalui PMH karena tindakannya melanggar hak subjektif dan asas kepatutan bermasyarakat.

Butuh bantuan terkait Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)?

Temukan Pengacara / Pengacara Hukum Perdata terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta SelatanSurabayaBandungMedanSemarangLihat Semua Kota →
⚖️
Telaah Perkara

Sedang menghadapi sengketa terkait Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)?

Dapatkan review posisi hukum materiil dan opsi penyelesaian formal — somasi, mediasi, atau litigasi — dari Advokat resmi ber-BAS terdaftar di Jasha.

⚖️ Jadwalkan Sesi Telaah Kasus (Mulai Rp 30.000) →
✓ Advokat Ber-BAS•✓ Respons 1 Jam•✓ Terjadwal Resmi
Advertisement

Baca Juga

Cara Menggugat Pembagian Harta Gono-Gini Pasca Perceraian: Syarat, Bukti & Porsi Hak

Harta bersama selama perkawinan wajib dibagi 50:50 setelah perceraian inkrah. Pahami pemisahan harta bawaan, syarat gugatan di PA vs PN, dan cara sita marital agar aset tidak digelapkan mantan pasangan.

Panduan Lengkap Gugatan Wanprestasi: Syarat Somasi, Bukti Kontrak, dan Tuntutan Ganti Rugi

Gugatan wanprestasi diajukan ke Pengadilan Negeri saat mitra bisnis ingkar janji. Pelajari syarat minimal 2 kali somasi tertulis, 3 komponen ganti rugi Pasal 1246 KUHPerdata, dan tahapan persidangan resmi.

Gugatan Pembagian Harta Gono Gini Pasca Perceraian: Pembuktian Asal Usul Harta Bawaan vs Harta Bersama

Harta bersama (gono gini) adalah seluruh aset yang diperoleh suami dan istri sepanjang masa perkawinan tanpa memandang atas nama siapa aset tersebut terdaftar (Pasal 35 UU No. 1/1974). Gugatan pembagian harta gono gini diajukan ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri pasca putusan cerai berkekuatan hukum tetap (inkracht).