Definisi Hukum

Apa itu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)?

PKPU — proses hukum formal di Pengadilan Niaga yang memberikan waktu moratorium (penundaan pembayaran) bagi debitur yang tidak mampu membayar utangnya, guna mengajukan rencana perdamaian (restrukturisasi utang) kepada para krediturnya agar terhindar dari kepailitan.
Advertisement

Dasar Hukum

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Contoh Kasus & Penerapan

PKPU berfungsi seperti ruang gawat darurat keuangan perusahaan. Debitur diberi waktu maksimal 270 hari untuk menegosiasikan jadwal cicilan baru dengan seluruh bank dan vendor sebelum dinyatakan bangkrut total (pailit).

Butuh bantuan terkait Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)?

Temukan Pengacara / Pengacara Kepailitan / Jasa Kepailitan terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta SelatanSurabayaBandungMedanSemarangLihat Semua Kota →
⚖️
Telaah Perkara

Sedang menghadapi sengketa terkait Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)?

Dapatkan review posisi hukum materiil dan opsi penyelesaian formal — somasi, mediasi, atau litigasi — dari Advokat resmi ber-BAS terdaftar di Jasha.

⚖️ Jadwalkan Sesi Telaah Kasus (Mulai Rp 30.000) →
✓ Advokat Ber-BAS•✓ Respons 1 Jam•✓ Terjadwal Resmi
Advertisement

Baca Juga

Cara Menggugat Pembagian Harta Gono-Gini Pasca Perceraian: Syarat, Bukti & Porsi Hak

Harta bersama selama perkawinan wajib dibagi 50:50 setelah perceraian inkrah. Pahami pemisahan harta bawaan, syarat gugatan di PA vs PN, dan cara sita marital agar aset tidak digelapkan mantan pasangan.

Panduan Lengkap Gugatan Wanprestasi: Syarat Somasi, Bukti Kontrak, dan Tuntutan Ganti Rugi

Gugatan wanprestasi diajukan ke Pengadilan Negeri saat mitra bisnis ingkar janji. Pelajari syarat minimal 2 kali somasi tertulis, 3 komponen ganti rugi Pasal 1246 KUHPerdata, dan tahapan persidangan resmi.

Gugatan Pembagian Harta Gono Gini Pasca Perceraian: Pembuktian Asal Usul Harta Bawaan vs Harta Bersama

Harta bersama (gono gini) adalah seluruh aset yang diperoleh suami dan istri sepanjang masa perkawinan tanpa memandang atas nama siapa aset tersebut terdaftar (Pasal 35 UU No. 1/1974). Gugatan pembagian harta gono gini diajukan ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri pasca putusan cerai berkekuatan hukum tetap (inkracht).