Definisi Hukum

Apa itu Kurator Kepailitan?

Kurator kepailitan adalah pihak yang ditunjuk pengadilan untuk mengurus dan membereskan aset debitur yang dinyatakan pailit. Kurator mengidentifikasi semua aset, membayar utang sesuai urutan prioritas kreditur, dan melikuidasi sisa aset. Di Indonesia, kurator bisa berupa Balai Harta Peninggalan (BHP) atau kurator swasta bersertifikat.
Advertisement

Dasar Hukum

Pasal 69–75 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU

Contoh Kasus & Penerapan

Perusahaan dinyatakan pailit. Pengadilan menunjuk kurator. Kurator pertama-tama menyegel kantor dan menyita seluruh dokumen keuangan. Lalu mengidentifikasi semua aset dan utang. Gaji karyawan menjadi prioritas pertama yang dibayar — baru kemudian tagihan pajak, lalu kreditur lainnya.

Butuh bantuan terkait Kurator Kepailitan?

Temukan Pengacara terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta SelatanSurabayaBandungMedanSemarangLihat Semua Kota →
⚖️
Telaah Perkara

Sedang menghadapi sengketa terkait Kurator Kepailitan?

Dapatkan review posisi hukum materiil dan opsi penyelesaian formal — somasi, mediasi, atau litigasi — dari Advokat resmi ber-BAS terdaftar di Jasha.

⚖️ Jadwalkan Sesi Telaah Kasus (Mulai Rp 30.000) →
✓ Advokat Ber-BAS•✓ Respons 1 Jam•✓ Terjadwal Resmi
Advertisement

Istilah Terkait

LikuidasiHakim PengawasPerseroan Terbatas (PT)Actio PaulianaPailitPKPU

Baca Juga

Gugatan Pembagian Harta Gono Gini Pasca Perceraian: Pembuktian Asal Usul Harta Bawaan vs Harta Bersama

Harta bersama (gono gini) adalah seluruh aset yang diperoleh suami dan istri sepanjang masa perkawinan tanpa memandang atas nama siapa aset tersebut terdaftar (Pasal 35 UU No. 1/1974). Gugatan pembagian harta gono gini diajukan ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri pasca putusan cerai berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Pasal 1365 KUHPerdata: Unsur Kesalahan, Kerugian, dan Hubungan Kausal

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) menurut Pasal 1365 KUHPerdata mewajibkan pihak yang menimbulkan kerugian karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Gugatan PMH menuntut pembuktian 5 unsur kumulatif: perbuatan melanggar hukum, adanya kesalahan, timbulnya kerugian riil, hubungan sebab-akibat (kausalitas), dan relativitas norma yang dilanggar.

Prosedur Eksekusi Hak Tanggungan: Gugatan Lelang Eksekusi KPKNL vs Gugatan Perlawanan Debitur

Eksekusi Hak Tanggungan adalah upaya paksa penjualan aset jaminan debitur wanprestasi melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) berdasarkan Pasal 6 UU No. 4/1996. Debitur dapat mengajukan gugatan perlawanan (verzet) ke Pengadilan Negeri apabila terdapat cacat penetapan nilai limit atau pelanggaran klausul restrukturisasi utang.