Definisi Hukum

Apa itu KITAS Investor?

KITAS Investor (Kartu Izin Tinggal Terbatas Investor / Visa Indeks E28A) adalah izin tinggal keimigrasian khusus yang diberikan kepada warga negara asing (WNA) yang menanamkan modalnya sebagai pemegang saham dalam PT PMA di Indonesia. Pemegang KITAS Investor dibebaskan dari kewajiban pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) Kemenaker dan iuran DKP-TKA (USD 100/bulan) asalkan memenuhi batas minimum kepemilikan modal saham nominal Rp 1.000.000.000 (jika menduduki jabatan Direktur/Komisaris) atau Rp 1.125.000.000 (bagi pemegang saham non-direksi) pada perusahaan PMA bermodal total minimal Rp 10 Miliar.
Advertisement

Dasar Hukum

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo. Permenkumham Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal.

Contoh Kasus & Penerapan

WNA asal Singapura mendirikan PT PMA di Jakarta dengan kepemilikan saham senilai Rp 1.500.000.000 dan menjabat sebagai Direktur Utama, sehingga berhak mengajukan visa E28A selama 2 tahun tanpa rekomendasi tenaga kerja asing dari Kementerian Ketenagakerjaan.

Butuh bantuan terkait KITAS Investor?

Temukan Notaris / Pengacara terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta SelatanSurabayaBandungMedanSemarangLihat Semua Kota →
⚖️
Telaah Perkara

Sedang menghadapi sengketa terkait KITAS Investor?

Dapatkan review posisi hukum materiil dan opsi penyelesaian formal — somasi, mediasi, atau litigasi — dari Advokat resmi ber-BAS terdaftar di Jasha.

⚖️ Jadwalkan Sesi Telaah Kasus (Mulai Rp 30.000) →
✓ Advokat Ber-BAS•✓ Respons 1 Jam•✓ Terjadwal Resmi
Advertisement

Baca Juga

Gugatan Pembagian Harta Gono Gini Pasca Perceraian: Pembuktian Asal Usul Harta Bawaan vs Harta Bersama

Harta bersama (gono gini) adalah seluruh aset yang diperoleh suami dan istri sepanjang masa perkawinan tanpa memandang atas nama siapa aset tersebut terdaftar (Pasal 35 UU No. 1/1974). Gugatan pembagian harta gono gini diajukan ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri pasca putusan cerai berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Pasal 1365 KUHPerdata: Unsur Kesalahan, Kerugian, dan Hubungan Kausal

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) menurut Pasal 1365 KUHPerdata mewajibkan pihak yang menimbulkan kerugian karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Gugatan PMH menuntut pembuktian 5 unsur kumulatif: perbuatan melanggar hukum, adanya kesalahan, timbulnya kerugian riil, hubungan sebab-akibat (kausalitas), dan relativitas norma yang dilanggar.

Prosedur Eksekusi Hak Tanggungan: Gugatan Lelang Eksekusi KPKNL vs Gugatan Perlawanan Debitur

Eksekusi Hak Tanggungan adalah upaya paksa penjualan aset jaminan debitur wanprestasi melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) berdasarkan Pasal 6 UU No. 4/1996. Debitur dapat mengajukan gugatan perlawanan (verzet) ke Pengadilan Negeri apabila terdapat cacat penetapan nilai limit atau pelanggaran klausul restrukturisasi utang.