Definisi Hukum

Apa itu Capital Inflow?

Capital Inflow (Arus Modal Masuk Devisa) adalah aliran masuk modal keuangan berupa valuta asing dari investor luar negeri ke dalam sistem perbankan nasional Indonesia melalui Lalu Lintas Devisa (LLD) resmi. Bagi PT PMA, bukti transfer capital inflow (berupa Statement of Inward Remittance atau bukti transfer SWIFT antarbank) merupakan bukti autentik pelaksanaan kewajiban penyetoran modal ke rekening penampung perseroan untuk diverifikasi oleh otoritas perbankan dan BKPM.

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar jo. Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaporan Lalu Lintas Devisa.

Contoh Kasus & Penerapan

Pemegang saham asing mentransfer modal senilai USD 700.000 dari bank di London ke rekening giro valas PT PMA di Bank Mandiri Jakarta dengan berita transfer 'Penyetoran Modal Awal PT PMA', yang kemudian dilaporkan dalam LLD Bank Indonesia.

Butuh bantuan terkait Capital Inflow?

Temukan Notaris / Konsultan Pajak terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta Selatan Surabaya Bandung Medan Semarang Lihat Semua Kota →

Baca Juga

Tax Due Diligence dalam Transaksi Merger dan Akuisisi Perusahaan: Audit Risiko Pajak Tersembunyi

Tax Due Diligence adalah proses audit investigasi menyeluruh terhadap riwayat kepatuhan perpajakan perusahaan target sebelum transaksi merger atau akuisisi (M&A) difinalisasi. Uji tuntas perpajakan bertujuan mendeteksi kewajiban pajak kontinjen, mengukur eksposur risiko denda audit DJP, dan merumuskan klausul ganti rugi (tax indemnity) pada Perjanjian Jual Beli Saham (SPA).

Menghadapi Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper) Pajak: Prosedur Pengungkapan Ketidakbenaran Pasal 8 Ayat 3 UU KUP

Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper) adalah prosedur penyelidikan yang dilakukan oleh fungsional pemeriksa intelijen pajak untuk mencari indikasi tindak pidana perpajakan. Wajib Pajak dapat menghentikan eskalasi Bukper ke tahap penyidikan pidana melalui mekanisme Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan (Pasal 8 ayat 3 UU KUP) dengan melunasi kekurangan pajak beserta sanksi denda 100%.

Prosedur Mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak: Syarat Surat Banding, Kuasa Hukum Berizin, dan Uang Titipan 50 Persen

Banding ke Pengadilan Pajak adalah upaya hukum yudisial terakhir bagi Wajib Pajak yang menolak Surat Keputusan Keberatan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Permohonan banding wajib diajukan dalam jangka waktu 3 bulan ke Pengadilan Pajak Jakarta, memenuhi syarat formal pelunasan minimal 50% pajak terutang, dan didampingi Kuasa Hukum yang memiliki Izin Kuasa Hukum dari Ketua Pengadilan Pajak.